Tekan Jumlah Kecelakaan Konstruksi, Pemerintah Dorong Pengawasan Proyek Infrastruktur

0
500

Jakarta,Nawacita.co  – Terjadinya kecelakaan konstruksi pada proyek-proyek Infrastruktur belakangan ini, disinyalir karena kurangnya pengawasan terhadap prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh pelaksana pekerjaan. Untuk itulah Pemerintah mendorong peningkatan pengawasan dari berbagai aspek, seperti : material/bahan, sumber daya manusia, SOP, alat yang digunakan dalam proyek, dan lingkungan.  Demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat menjadi narasumber acara Indonesia Bisnis Forum TvOne (live), Kamis (1/3).

“Pengawas harus lah tegas. Sebab patut diakui, penyebab kecelakaan konstruksi yang terjadi pada saat berjalannya konstruksi karena Human Erorr. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh lengah”, ujar Syarif .

Kepada Brigitta Manohara selaku pembawa acara, lebih lanjut Syarif mengatakan,  Komite Keselamatan Konstruksi yang telah resmi dibentuk sejak akhir Januari 2018 lalu, akan melakukan evaluasi  secara menyeluruh di lapangan  terkait aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya.

Terdapat 36 pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan saat ini di seluruh Indonesia yang terdiri dari : 32 kegiatan pembangunan Jalan Tol, 3 pembangunan Light Rapid Train (LRT), 1 pembangunan Double Track Train. Dari keseluruhan 36 pembangunan konstruksi, sebanyak 31 perlu dilakukan evaluasi lebih dalam terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan 5 pembangunan konstruksi lainnya dinyatakan layak.

Sesuai dengan amanat Presiden RI, pasca banyaknya kecelakaan konstruksi, pengawasan terhadap proyek infrastruktur perlu diperketat, terutama yang memasuki tahap konstruksi. Meski demikian Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR selaku ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) meyakini moratorium atau pemberhentian sementara ini terhadap pembangunan konstruksi tidak akan mempengaruhi target waktu penyelesaian. Oleh karenanya Syarif telah meminta agar berbagai pihak yang terkait untuk mengajukan persyaratan yang diperlukan untuk mendapat persetujuan.

“Terkait waktu saya yakin tidak akan mundur dari 2 minggu, kita berusaha untuk lebih cepat karena verifikasi dan klarifikasi sejumlah dokumen dilakukan tiap hari termasuk hari sabtu dan minggu” pungkas Syarif.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto mengatakan bahwa sangat perlu melakukan pendidikan terhadap SDM Konstruksi untuk menghasilkan kompetensi yang berkualitas. Juga diperlukan persiapan, kesiapan, dan kelengkapan dari seluruh elemen yang mendukung seperti peralatan kerja yang berkualitas, sistem dan prosedur waktu kerja yang baik, serta supervisor yang berkompeten.

“Saya menghimbau pada seluruh kontraktor agar Pengawas harus jadi garda terdepan untuk memperhatikan dengan cermat kompetensi SDM, fisik, dan mental dari setiap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan konstruksi dilapangan” Heru Dewanto.

Turut hadir menjadi narasumber pada acara tersebut : Direktur Utama PT. Adhi Karya Budi Harto ; Sekretaris BUMN Meneg Periode 2005-2010 Sahid Didu ; Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Heru Dewanto ; Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Gerindra Nizar Zahro ; Ketua Asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja  Konstruksi Lazuardi Nurdin; dan = Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani

 

LEAVE A REPLY