Ditjen AHU menjadi peran utama program Easy doing business (EoDB)

0
509

BOGOR,Nawacita.co – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, permohonan layanan jasa hukum yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar, serta tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia
sebagai negara penerima maupun negara pemohon merupakan harapan dan
upaya agar Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum
umum dari tahun ke tahun semakin meningkat.

‘’Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan
Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia serta kepastian rancangan
Undang–Undang (RUU) terkait Badan Usaha,Kepailitan, Fidusia adalah program prioritas Ditjen AHU’’ Ungkap Sekjen kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, saat membuka Rapat kerja evaluasi perencanaan anggaran Ditjen AHU, di Hotel Rancamaya, Jl. Rancamaya utama, Bogor Jawa barat, Rabu (7/2/18) Ditjen AHU, sambung Bambang, adalah unit eselon satu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mempunyai peran penting dalam mendukung program Ease of doing business (EoDB) melalui kemudahan pelayanan jasa hukum diantaranya Sebagai penanggung jawab penerbitan izin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan dan urusan harta peninggalan. Sementara itu Pelaksana tugas Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Plt. Dirjen AHU) Cahyo rahadian muzhar menyatakan bahwa, dengan berpedoman pada evaluasi atas kinerja Ditjen AHU pada tahun 2017 lalu, diharapkan pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan program yang urgent atau dikenal dengan istilah Money Follow Program yang sering dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo.

‘’Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kita tidak lagi menilai kinerja suatu lembaga negara melalui penyerapan anggarannya, tetapi juga harus berbasis kinerja, sehingga diharapkan semua dapat bersinergi dalam mendukung program EoDB melalui kemudahan dalam berusaha’’ ungkapnya.

Cahyo juga berharap Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU ini adalah sebagai evaluasi kegiatan – kegiatan baik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 maupun yang akan dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan -kegiatan ditahun 2018 yang lebih sinergis.

‘’Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU ini dilaksanakan
untuk mengetahui Arah Kebijakan Pelayanan Ditjen AHU sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019’’. Tutup cahyo

Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh seluruh pejabat Ditjen AHU, diharapkan dapat menambah profesional dan sinergitas dalam berkinerja ditahun anggaran 2018 agar dapat mendukung program EoDB yang selalu diharapkan oleha masyarakat.Salah seorang peserta rapat menungkapkan, dengan adanya rapat kerja ini ia berharap ada ide-ide dan gagasan dari semua unit untuk melakukan sinergitas
dalam menjalankan program kegiatan ditahun 2018.

‘’Kami sangat berharap agar rapat ini dapat dijadikan semangat baru dalam
memberikan pelayanan administrasi hukum umum kepada masyarakat’’.Ucapnya.( dny)

LEAVE A REPLY