Permendagri tentang SKP, Justru Permudah Izin Penelitian

0
330
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo

JAKARTA,Nawacita.co – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), jadi polemik. Para peneliti menilai aturan tersebut akan mengekang penelitian. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo pun angkat bicara.

Menurut Soedarmo, Permendagri tentang SKP dikeluarkan untuk merevisi aturan lama, yakni Permendagri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Aturan lama ini dikeluarkan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Gamawan Fauzi.

“Kenapa ada revisi? Karena sudah muncul PTSP, Perpres Nomor 97/2014,” kata Soedarmo di Jakarta, Selasa (6/2).

Atas dasar itulah, kata dia, perlu dilakukan revisi. Sebab jika tidak direvisi, ada tumpang tindih antara PTSP dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2011. Sebab dulu, di Permendagri yang lama perizinan penelitian dilakukan berjenjang.

“Harus melalui petugas OPD di daerah, diantaranya melalui Kesbangpol,” katanya.

Dalam Permendagri yang baru, lanjut Soedarmo, soal birokrasi perizinan penelitian tidak ada lagi. Justru, perizinan lebih dipermudah. Tidak lagi berjenjang. Jadi aturan yang baru yang sekarang jadi polemik, urutan perizinan penelitian yang berjenjang dihapuskan.

“Enggak ada lagi izin-izin di Kesbangpol enggak ada lagi. Di Permendagri baru ini enggak ada lagi. Coba disandingkan,  bahwa Permendagri ini sebetulnya hanya untuk menghilangkan urut-urutan perizinan yang ada di Permendagri Nomor 64 tahun 2011,” katanya.

Soedarmo mencontohkan, dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2011, jika peneliti telah dapat SKP di tingkat pusat, mereka harus juga lapor dulu di tingkat provinsi. Dan jika ingin meneliti di kabupaten atau kota, peneliti mesti lapor lagi. ” Nah, sekarang, tidak ada lagi,” katanya.

Di Permendagri yang baru, kata dia, begitu peneliti dapat surat izin dari perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, misalnya ke Papua, setelah mendapat SKP  langsung bisa meneliti ke papua. Jadi, tidak harus melalui Kesbangpol di provinsi atau  kabupaten dan  kota yang jadi tempat penelitian.

“Sebetulnya Permendagri ini lebih mempermudah para peneliti. Enggak ada hal yang memperberat para peneliti untuk melakukan penelitiannya baik institusi maupun perorangan,” ujarnya. (dny)

LEAVE A REPLY