Alternatif Strategi Untuk Perbaikan Penanganan Anak Jalanan Dirumuskan

0
359

Jakarta,Nawacita.co (18/01)—Program Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) secara fisik angka anak jalanan sudah menurun sebab sudah mulai terbentuknya sistem penanganan yang baik. Namun masih banyak anak jalanan yang perlu mendapat perhatian khusus. Selain peran dari pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan peran dari dunia usaha maupun NGO untuk penanganan permasalahan ini.

Untuk itu, pemerintah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK hari ini merumuskan beberapa alternatif strategi untuk perbaikan penanganan ke depan. Dalam Rapat Koordinasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Percepatan Penanganan Anak Jalanan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat lantai 6 Kemenko PMK, Plt. Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Wagiran, meminta agar setiap K/L yang datang untuk menjelaskan program Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) yang telah dilaksanakan dan usulan strategi percepatan Indoneisa bebas anak jalanan.

“Kita perlu melakukan identifikasi NGO ataupun foundation lainnya agar dapat dipadukan dengan K/L dan pada akhirnya dapat dihimpun dengan program atau kegiatan tersebut. Sehingga kita bisa tahu daerah mana yang belum terjangkau,” ucap Wagiran.

Sementara itu, perwakilan dari Kemensos menjelaskan tentang indikator  Indonesia bebas anak jalanan, pertama, tidak nampak lagi anak jalanan yang berkeliaran di jalanan untuk melakukan aktivitas ekonomi di jalanan. Kedua, tersedianya sistem penanganan anak jalanan di daerah sepeti adanya perda, tersedianya SDM yang menangani anak jalanan, serta anggaran untuk penanganan anak jalanan. Berdasarkan data capaian akhir MIBAJ 2017, secara fisik angkanya sudah menurun, hal ini dikarenakan sudah mulai terbentuknya sistem penanganan yang baik. Selain peran dari pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan peran dari dunia usaha maupun NGO untuk penanganan anak jalanan.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama Kemensos, KPPA, Kemendikbud, BKKBN, Kemendagri dan Kemenkes, disepakati bahwa untuk mewujudkan gerakan Indonesia Bebas anak jalanan diperlukan kerjasama antar K/L dan stake holder terkait demi memenuhi hak-hak anak jalanan seperti, mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan dan kebutuhan lainnya. (Humas)

LEAVE A REPLY