SMRC Nilai Kecil Peluang Jokowi Ganti Airlangga Hartarto di Kabinet

0
337
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan salam kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pembukaan Munaslub Partai Golkar di Jakarta
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan salam kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pembukaan Munaslub Partai Golkar di Jakarta

Jakarta, Nawacita Direktur Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, kecil kemungkinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang kini menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

“Melihat kondisi politik saat ini, kecil kemungkinannya Presiden Jokowi akan me-reshuffle Pak Airlangga,” ujar Sirojudin Abbas di Jakarta, Senin (25/12/2017).

Sirojudin mengatakan, jika melihat kondisi politik terakhir, Presiden tidak akan mengganti Airlangga demi menjaga kebijakan pembangunan infrastruktur.

“Pak Jokowi sedang berusaha menjaga hubungan baik dengan Golkar. Tujuannya ada dua, pertama, memastikan dukungan Golkar di Parlemen. Terutama untuk mengamankan sejumlah kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sebab, Ketua DPR akan tetap diisi wakil Golkar,” ujar dia seperti dikutip Antara.

Kedua, untuk mengamankan dukungan Golkar di Pilpres 2019. Menurut dia, sebagai calon yang tidak punya kontrol langsung ke partai politik, maka Presiden Jokowi harus bekerja ekstra.

Dukungan Golkar, lanjut dia, akan mengurangi risiko ketergantungan Jokowi dari PDIP.

Hubungan dengan Pemerintah

Sebaliknya, kata Sirojudin, Golkar juga sangat berkepentingan menjaga hubungan baik dengan Presiden.

“Dukungan terhadap elite-elite Golkar ke Airlangga dimungkinkan, salah satunya, karena dia bisa menjadi jembatan Golkar dengan pemerintah,” jelas dia.

“Namun, jika reshuffle tetap dilakukan maka nilai negosiasi Golkar saat ini akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Berbeda dengan Setya Novanto, Airlangga tidak membawa cacat integritas akibat masalah hukum. Oleh karenanya, Airlangga bisa bersikap lebih otonom,” ujar Sirojudin.

Soal Rangkap Jabatan

Lebih jauh dia mengatakan, langkah Presiden mempertahankan Airlangga tidak akan merusak pandangan publik terhadap pemerintahan. Meskipun di awal pembentukan kabinet Jokowi menegaskan menterinya tidak boleh merangkap jabatan. Hal tersebut dilakukan Jokowi dulu untuk membedakan kabinetnya dengan SBY, dengan mengirimkan pesan ke publik bahwa Presiden mementingkan profesionalisme.

“Kalau saat ini berbeda, saya kira tidak membuat citra Jokowi rusak. Kepuasan publik ke Jokowi sedang tinggi. Tapi, jika ingin hati-hati, memang sebaiknya Jokowi konsisten, tentu dengan harga politik yang harus dibayarnya ke Golkar cukup tinggi,” ujar Sirojudin.

lpt6

LEAVE A REPLY