LPKK Gelar Lokarya Pemetaan Resiko Korupsi

0
346
Kepala LKPP Pusat Agus Prabowo Saat Menghadiri Seminar Lokakarya LKPP dan UNODC di Ballroom Lt.2 Java Paragon Hotel Surabaya, Selasa (17/10/2017).

SURABAYA.Nawacita.co-Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa internasional (LKPP) menggelar lokakarya barang/jasa internasional bertema “Training on Addresing corruption Risks in Public Procurement” selama tiga hari(17/10/2017 – 19/10/2017) di Ballroom Lt.2 Java Paragon Hotel Surabaya, Selasa (17/10/2107). Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara LKPP dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan dibuka langsung oleh Kepala LKPP Agus Prabowo.

Lokakarya akan menghadirkan pembicara dari LKPP dan UNODC dan akan diikutl oleh para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dari kementerian seperti Kementerian Keuangan. Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPK, BPKP,‘Kejati, Inspektorat dan ULP Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Lokakarya ini bertujuan untuk mengetahui secara dini tindakan yang berpotensi korupsi. agar dengan mudah dapat ita antisipasi sejak dini. Selama tiga hari para peserta akan memfokuskan kegiatan untuk mengidentifikasi risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Mereka selanjutnya akan menyusun priqritas risiko yang paling panting untuk ditangani serta mengembangkan rencana aksi yang realistis dan praktis untuk menindaklanjuti prioritas risiko korupsi.

nawacita.co -- LPKK Gelar Lokarya Pemetaan Resiko KorupsiTerkait dengan maraknya korupsi, Agus mengatakan, reformasi pengadaan barang/jasa yang d’nakukan oleh LKPP telah berhasil mempersempit ruang korupsi. Dia menyebutkan, pada mulanya, korupsi pengadaan barang/jasadilakukan oleh eksekutor pengadaan dengan modus markup, kongkalikong dan suap. Namun semenjak diberlakukannya e-procurement, pola itu sudah banyak berkurang.

Pelaksanaan sistem e-procurement mengharuskan seluruh K/L/D/J untuk mengumumkan seluruh rencana pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan melakukan proses lelang mclalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sementara untuk menekan penyimpangan dalam proses lelang, LKPP mengembangkan sistem e-katalog. Melalui e katalog pemerintah dapat langsung membeli barang/jasa sesuai kebutuhan.

Masyarakat dapat memantau semua proses e~procurement secara aktif melalui internet. sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka akan dapat diketahui secara cepat. Sebagai contoh, e-katalog memuat harga dan spcsifikasi secara transparan di Internet.

Melalui sistem yang mempermudah kontrol secara Iangsung, masyarakat diajak turut serta dalam mengawasi dan terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerlntah secara konslsten. “Pola ini kita sebut control Dimana masyarakat dapat terubat akuf dalam mangawasl clan melaporkan apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan hal ini sudah terjadi” Kata Agus.(dny)

 

 

LEAVE A REPLY