BNPB Sebut Gunung Agung Memasuki Fase Kritis

0
284
Gunung Agung.
Gunung Agung.

Nawacita – Aktivitas vulkanik Gunung Agung dan pergerakan magma ke permukaan makin meningkat. Indikasi ini terlihat dari meningkatnya frekuensi gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal dan gempa tektonik lokal.

Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, saat ini Gunung Agung memasuki fase kritis. Namun meski sudah dinyatakan status awas bukan jaminan Gunung Agung akan pasti meletus.

“Tergantung pada kekuatan dorongan magma. Jika kekuatan dorongan besar dan mampu menjebol sumbat lava maka akan terjadi letusan. Peluang terjadi letusan cukup besar namun tidak dapat dipastikan kapan meletus. Sampai saat ini Gunung Agung belum meletus,” kata Sutopo dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net.

Berdasarkan pantauan Pos Pengamatan Gunung Agung PVMBG pada Senin (25/9/2017) jumlah gempa vulkanik dalam 564 kali, gempa vulkanik dangkal 547 kali dan gempa tektonik lokal 89 kali.

Radius berbahaya tetap di radius 9 km, tambahan 12 km di sektor utara-timur laut dan 12 km di sektor tenggara-selatan-barat daya. Zona tersebut harus dikosongkan. Sebagian besar masyarakat di zona tersebut telah mengungsi.

Sementara itu untuk jumlah pengungsi hingga Selasa (26/9/2017) pagi terdata sebanyak 57.428 jiwa di 357 titik yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali.

Sebaran jumlah pengungsi di Kabupaten Badung 3 titik (328 jiwa), Kabupaten Bangli 28 titik (4.690 jiwa), Kabupaten Buleleng 24 titik (8.518 jiwa), Kota Denpasar 26 titik (2.212 jiwa), Kabupaten Gianyar 9 titik (137 jiwa), Jembrana 4 titik (82 jiwa), Kabupaten Karangasem 84 titik (21.280 jiwa), Kabupaten Klungkung 162 titik (19.456 jiwa), Kabupaten Tabanan� 17 titik (715 jiwa).

Gubernur Bali telah menetapkan penanganan darurat dan pengungsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali. Bupati dan walikota bertanggung jawab melakukan penanganan bencana di daerahnya.

BNPB mengkoordinasikan potensi nasional dari TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU Pera, Basarnas, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan� dan lainnya untuk mendampingi pemerintah daerah.

LEAVE A REPLY