Dahlan Iskan Bebas Murni Dari Segala Dakwaan Korupsi

0
771
Dahlan Iskan
Dahlan Iskan

Nawacita – Untung Widarto, Juru Bicara Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, mengatakan, upaya banding yang dilakukan Dahlan Iskan di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya, terkait kasus tindak pidana korupsi, dikabulkan dan diputuskan Majelis Hakim pada 31 Agustus 2017.

Menurutnya, isi dalam putusan tersebut, menerima permintaan banding dari pembanding terdakwa Dahlan Iskan, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2017 Nomor : 242/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Sby.

“Dengan dikabulkan banding ini, maka Pengadilan Tinggi Surabaya mengadili sendiri, yang menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidair,” kata Untung Widarto, saat dikonfirmasi suarasurabaya.net, Rabu (6/9/2017).

Dimana dakwaan primer tersebut adalah Pasal 2 Undang-undang tendang Tindak Pidana Korupsi dan subsidairnya Pasal 3 Undang-undang ayat 18 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto 55 ayat 1 (1) yang secara sah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama.

Namun, karena upaya banding dikabulkan, maka membebaskan Dahlan Iskan dari segala dakwaan tersebut, seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Artinya, Dahlan Iskan ini dinyatakan bebas murni dari segala dakwaan yang didakwakan jaksa, dalam kasus korupsi itu (PT PWU),” ujarnya.

Dari dinyatakan bebas murni, maka jaksa harus memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat mantan Menteri BUMN tersebut.

Di poin lainnya juga memerintahkan melampirkan barang bukti ke dalam berkas untuk perkara lain, dan untuk biaya perkara dibebankan kepada negara.

Saat ditanya mengenai pertimbangan dikabulkannya upaya banding dari Dahlan Iskan, Untung mengaku bukan kewenangannya. “Bukan kewenangan saya. Semuanya itu ada pada majelis hakim yang memimpin persidangan. Saya hanya bisa menjelaskan mengenai poin dari putusan saja,” katanya.

Untung sendiri juga mengungkapkan saat di persidangan banding dalam perkara tindak pidana korupsi dengan majelis hakim yakni Dr. Andriani Nurdin, Muljianto, Syamsul, Irwan Rambe dan Moch. Ichwan sempat terjadi dissenting opinion (berbeda pendapat hakim dari satu atau lebih).

“Memang sempat ada dissenting opinion, dilakukan Muljianto dan Irwan Rambe. Tapi, diambil suara hakim terbanyak (putusan dikabulkan banding Dahlan Iskan). Makanya di persidangan, hakim itu selalu ganjil. Tidak pernah genap. Ini menghindari terjadi seperti dissenting opinion,” ujar Untung.

Saat ditanya kembali mengenai Dahlan Iskan sudah dinyatakan bebas murni dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Apakah nanti bisa ditahan? Untung mengungkapkan, bahwa semuanya itu diserahkan pada Mahkamah Agung (MA).

“Kan ada MA. Jaksa masih bisa memungkinkan melakukan upaya kasasi. Jika nanti MA memutuskan ditahan iya ditahan. Jadi putusan penahanan itu bukan pada di Pengadilan Tinggi Surabaya, tapi sudah menjadi kewenangan dari MA. Jika itu kalau jaksa melakukan kasasi,” ujarnya.

Perlu diketahui, Dahlan Iskan di persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya, pada 21 April 2017, divonis 2 tahun penjara, dan ditetapkan menjadi tahanan kota, mewajibkan membayar denda dengan ketentuan jika tidak membayar, maka diganti dengan kurungan penjara dua bulan.

Putusan tersebut dibacakan oleh Tahsin, Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan di Pengadialn Tipikor Surabaya. Karena, dinilai telah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pelepasan PT Panca Wira Usaha (PWU) milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah bangunan di Kediri dan Tulungagung.

Dalam amar putusan tersebut, terkena dakwaan primer yakni Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Dahlan Iskan tidak terbukti. Tetapi untuk subsider Pasal 3 Undang-undang ayat 18 Tindak Pidana Korupsi, juncto 55 ayat 1 (1) secara sah terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama.

ssby

LEAVE A REPLY