11.658 Anak Disabilitas Belum Sekolah, Fraksi Gerindra Desak Pemprov Perluas Pendidikan Inklusif
Surabaya, Nawacita – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret untuk menangani 11.658 anak penyandang disabilitas usia sekolah yang hingga kini belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah, di tengah tingginya serapan anggaran sektor kesejahteraan rakyat pada APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, H. Eko Wahyudi, S.H., M.H., mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah meski serapan anggaran mitra Komisi E telah mencapai 93,94 persen. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap, tetapi harus dilihat dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Perencanaan dan penganggaran harus bergeser dari budget driven menjadi outcome driven budgeting, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Eko saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Selasa 14/7/2026.
Di sektor pendidikan, Fraksi Gerindra menilai indikator keberhasilan tidak hanya sebatas tingginya realisasi anggaran, tetapi harus tercermin dari meningkatnya literasi dan numerasi, pemerataan distribusi guru, berkurangnya angka anak tidak sekolah, serta semakin kuatnya keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.
Baca Juga: Kinerja BUMD Dipuji, Fraksi Gerindra Minta Bank Jatim Tingkatkan Dividen
Secara khusus, fraksi menyoroti masih adanya 11.658 anak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan. Karena itu, Pemprov diminta memperluas pendidikan inklusif melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), penambahan Guru Pendidikan Khusus (GPK), serta penyediaan layanan pendidikan yang lebih ramah disabilitas.
Selain pendidikan, Fraksi Gerindra juga meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Pemerintah didorong memperkuat layanan kesehatan primer, mempercepat penurunan angka stunting serta kematian ibu dan bayi, memperbaiki sistem rujukan, memastikan ketersediaan dokter spesialis, hingga menutup kesenjangan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Menurut Eko, masyarakat tidak menilai keberhasilan pelayanan publik dari banyaknya penghargaan yang diraih pemerintah, melainkan dari pelayanan yang cepat, pasti, ramah, serta mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
Fraksi Partai Gerindra juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan APBD. Pemerintah Provinsi diminta membangun dasbor informasi publik yang memuat lokasi kegiatan, nilai kontrak, progres fisik dan keuangan, hingga capaian program prioritas agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan.
“Transparansi bukan sekadar mengunggah dokumen, tetapi membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Dengan begitu, APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Eko. (*)
