Surabaya, Nawacita – Walikota Surabaya Eri Cahyadi memberikan sanksi tegas kepada Lurah Tambak Wedi dengan menggeser jabatannya menjadi Kepala Seksi (Kasi) menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang yang berjualan di aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Oleh sebab itu Pemkot Surabaya menggelar pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bertempat di Graha Sawunggaling pada Kamis (9/7/2026). Sebanyak 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami mutasi dan rotasi jabatan untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi pelayanan publik.
Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi atas lemahnya pengawasan di wilayah. Menurut Eri, seorang lurah tidak bisa beralasan tidak mengetahui adanya praktik pungli hanya karena pengelolaan lokasi telah diserahkan kepada paguyuban atau koperasi.
“Dia tidak tahu karena tidak pernah tanya langsung ke pedagang, tanyanya kepada paguyuban. Katanya aman, sering ngopi di tempat itu, tetapi tidak tahu kalau pedagang ditariki uang. Ini kan membingungkan. Ke mana hadirnya pemerintah terutama lurah daerah tersebut,” tegas Eri.
Kasus dugaan pungli itu terjadi di wilayah Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran. Eri mengungkapkan, hingga kini sudah terdapat sekitar empat hingga lima pedagang yang mengaku menjadi korban.
Menurutnya, ada pedagang yang diminta membayar sejumlah uang agar bisa berjualan, bahkan ada pula yang akhirnya tidak dapat berdagang karena tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut.
Meski terdapat perbedaan pengakuan antara pihak yang diduga menerima pungutan dengan para pedagang yang mengaku menjadi korban, Pemkot Surabaya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sebagai konsekuensi atas kelalaian pengawasan, lurah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala wilayah. Meski secara eselon jabatan Kasi setara dengan lurah, Eri menegaskan bahwa pergeseran tersebut merupakan bentuk sanksi moral sekaligus pengurangan tanggung jawab operasional.
Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya, mulai dari kepala dinas, kepala bagian, camat hingga lurah.
Menurut Eri, para pemimpin wilayah tidak cukup hanya menjalankan tugas administrasi, tetapi wajib aktif turun ke lapangan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
“Seorang pemimpin di garda terdepan harus bisa mengambil keputusan dan melindungi masyarakatnya. Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Kita harus menjaga hak yang sama bagi seluruh warga di Kota Surabaya,” ujarnya.
Kasus dugaan pungli itu juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pelantikan dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Selain evaluasi terhadap pengawasan wilayah, rotasi jabatan kali ini mempertimbangkan sejumlah faktor lain, mulai dari masa tugas hingga kondisi keluarga aparatur sipil negara (ASN).
Dalam kesempatan tersebut, Eri mengungkapkan terdapat empat pejabat perempuan yang memilih mengundurkan diri dari jabatan struktural utama karena tidak memperoleh izin atau rida dari suami.
Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pejabat tersebut dan menghormati keputusan yang diambil. Menurutnya, keharmonisan keluarga harus menjadi prioritas dibandingkan jabatan.
“Ketika berputar hari ini mendapatkan jabatan struktural tetap tapi tidak menjadi garda terdepan nomor satu, maka sejatinya jenengan dibukakan pintu surga oleh Gusti Allah karena mendapatkan rida seorang suami. Namun, saya berharap dengan bergeser ke posisi lain, komitmen dan konsistensi untuk terus berjuang bagi kepentingan masyarakat tetap terjaga,” kata Eri.
Selain itu, rotasi juga dilakukan terhadap sejumlah lurah yang telah menjabat selama lima hingga sepuluh tahun di wilayah yang sama sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Faktor jarak tempat tinggal ASN dengan lokasi penugasan turut menjadi pertimbangan agar kinerja pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Reporter : Rovallgio
- Advertisement -
