Rangkaian Mahasiswa FEB Unair dan Unesa Gaungkan 7 Desakan Darurat Ekonomi di Tengah Pelemahan Rupiah

Surabaya, Nawacita | Ratusan mahasiswa dengan atribut hitam-hitam berkumpul di taman Bundaran FEB Unair, Kamis (11/6/2026) sore, sebagai langkah pernyataan sikap 7 desakan darurat ekonomi, akibat begitu tingginya dollar saat ini.

Mahasiswa yang berkumpul tidak hanya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, namun juga berasal dari FEB Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Para mahasiswa yang hadir meyakini nilai tukar merupakan salah satu indikator kepercayaan. Ketika tekanan terhadap rupiah meningkat, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apa yang terjadi di pasar, tetapi juga apa yang terjadi dalam tata kelola ekonomi.

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Yeni Mafrukah, menjelaskan bahwa pihaknya menyoroti melemahnya rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, menyempitnya lapangan pekerjaan, melemahnya daya beli, meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, serta lahirnya berbagai kebijakan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial.

“Di tengah situasi tersebut, pada bulan September 2025 lalu kami tegaskan kembali bahwa ratusan ahli ekonomi Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia telah menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi sebagai bentuk peringatan atas semakin jauhnya arah pembangunan dari prinsip keadilan sosial, tata kelola kenegaraan, dan pengambilan kebijakan,” ucapnya.

Baca Juga: Dua Bulan Meneliti di Jepang, Mahasiswa UNAIR Bawa Pulang Pengalaman Riset Global

Berangkat dari kondisi tersebut, para mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti tujuh desakan darurat ekonomi demi keselamatan ekonomi rakyat, diantaranya:

1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin independensi, transparansi, serta integritas seluruh institusi negara dan menghentikan segala bentuk intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi nasional.
3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan praktik dominasi negara yang berpotensi mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi secara menyeluruh guna menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
5. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadapkesempatan ekonomi yang adil.
6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik serta menghentikan praktik kebijakan populis yang berpotensi membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.

Harapannya dengan 7 desakan dari ahli ekonomi yang digaungkan bersama mendapatkan perhatian dan didengarkan oleh penguasa pundi-pundi ekonomi saat ini.

Reporter : Rovallgio