Gubernur Koster jadi Responden Pertama Sensus Ekonomi Bali 2026
Denpasar, Nawacita | Gubernur Bali Wayan Koster menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Bali pada Selasa (9/6/2026). Pendataan perdana itu menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Bali.
Pendataan dilakukan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan disaksikan jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta pimpinan BPS Bali.
“Pelaksanaan pendataan pertama ini menjadi momentum penting yang menandai dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Bali,” kata Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga: Gubernur Koster Siapkan Evaluasi Kinerja ASN, TPP Bisa Dipangkas Jika Target Tak Tercapai
Ia menyebut, keterlibatan Koster sebagai responden pertama menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang menjadi program statistik strategis nasional tersebut.
Menurut Agus, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas di lapangan. Namun juga partisipasi aktif pelaku usaha serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, Koster mengaku telah memberikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam pendataan perdana tersebut. Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Bali untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang akurat.
Baca Juga: Gubernur Koster Terima Delegasi Parlemen Saint Petersburg, Perkuat Kerja Sama Bali-Rusia
“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, saya sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar,” kata Koster.
“Saya minta ikuti Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari semua masyarakat Bali betul-betul akurat, bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan Indonesia, dan Bali pada khususnya,” ujar Koster.
Adapun sensus ekonomi ini merupakan pendataan yang dilakukan BPS terhadap seluruh unit usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta perencanaan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional. kmps
 di Provinsi Bali){kind=link}