Dari 384 Ribu KK di Bojonegoro Ditemukan Anomali DTSEN, Komisi C Minta Pendataan Lebih Akurat 

Dari 384 Ribu KK di Bojonegoro Ditemukan Anomali DTSEN, Komisi C Minta Pendataan Lebih Akurat 

Bojonegoro, Nawacita – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang nantinya akan menjadi satu-satunya rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro menemukan sejumlah anomali yang mengharuskan dilakukan pengecekan ulang terhadap ratusan ribu kepala keluarga (KK).

Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo, menjelaskan bahwa upaya perbaikan data yang dilakukan pemerintah daerah mendapat apresiasi dari DPRD Bojonegoro, khususnya Komisi C. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian bersama agar kualitas data semakin akurat.

“DTSEN ke depan akan menjadi satu-satunya sumber data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, kualitas dan akurasi data harus benar-benar dijaga,” ujar Agus Susetyo.

Menurut Agus, salah satu masukan dari DPRD adalah perlunya peningkatan profesionalisme petugas pendataan di tingkat desa dan kelurahan. Mengingat Bojonegoro memiliki lebih dari 430 desa dan kelurahan, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendataan menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang valid.

Proses verval DTSEN yang dimulai sejak Januari 2026 sebelumnya melibatkan perangkat desa dan kader yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Namun setelah data dianalisis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ditemukan sejumlah anomali yang memerlukan verifikasi lapangan oleh tim dari tingkat kabupaten.

“Kami tetap percaya kepada perangkat desa karena mereka yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. Namun secara manusiawi tentu ada kemungkinan terjadi kesalahan penginputan data,” jelasnya.

Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah data kepemilikan ternak babi pada warga yang seluruhnya beragama Islam. Setelah dilakukan pengecekan langsung, ternyata data tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Ada data yang menunjukkan memiliki ternak babi, tetapi setelah dicek ternyata warga tersebut muslim dan tidak memiliki ternak babi. Kemungkinan besar terjadi kesalahan input,” ungkap Agus.

Selain itu, ditemukan pula data warga yang tercatat tinggal di rumah berlantai tanah, namun memiliki aset berupa lahan pertanian, sapi, atau kambing dalam jumlah cukup besar. Setelah diverifikasi, sebagian data memang sesuai kondisi riil, tetapi sebagian lainnya memerlukan koreksi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, sebanyak 384 ribu kepala keluarga menjadi sasaran pengecekan ulang berdasarkan hasil analisis BPS. Berbagai kategori anomali ditemukan dalam data tersebut sehingga pemerintah daerah memandang perlu melakukan ground check untuk memastikan akurasinya.

Agus menambahkan, pelaksanaan verval DTSEN yang melibatkan perangkat desa dan kader mendapatkan honorarium sebesar Rp750 ribu per petugas. Awalnya kegiatan ditargetkan selesai pada Maret 2026, namun pelaksanaannya mengalami penyesuaian karena bertepatan dengan Ramadan dan libur Idulfitri sehingga baru dapat diselesaikan setelahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto meminta agar pemerintah daerah lebih teliti dalam proses pendataan guna menghindari kesalahan serupa di masa mendatang.

“Kami berharap Dinas Sosial lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan dan hasil verifikasi yang sudah dilakukan dapat segera dipublikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Supriyanto, akurasi DTSEN menjadi sangat penting karena data tersebut akan menjadi fondasi berbagai program sosial pemerintah, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Jika data tidak akurat, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu perbaikan data harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.

Reporter: Parto Sasmito