Indonesia Desak PBB Evaluasi Keamanan Pasukan Penjaga Perdamaian

JAKARTA, Nawacita – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan, aspek keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan hal mutlak yang tidak dapat ditawar. Penegasan itu terkait eskalasi insiden keamanan yang menimpa anggota Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).

Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan mandat sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 (2006).

Meski demikian, Pemerintah Indonesia terus melakukan penilaian berkala terhadap dinamika situasi di lapangan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi personel TNI. “Indonesia berkomitmen menjalankan mandat dalam misi UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006), dengan terus melakukan penilaian berkala terhadap situasi di lapangan,” ujar Nabyl melalui keterangan resmi.

Nabyl mengatakan, Indonesia saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan PBB serta negara-negara kontributor pasukan lainnya. Koordinasi itu bertujuan untuk mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil langkah nyata dalam memperkuat proteksi personel di wilayah konflik.

Baca Juga: Pemerintah Sampaikan Dukacita Atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Selain upaya diplomasi, Indonesia secara resmi telah meminta PBB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pasukan, baik yang bertugas di Lebanon maupun di misi perdamaian PBB lainnya secara global.

Adapun situasi keamanan di Lebanon memang dilaporkan terus memburuk. Berdasarkan data terbaru, Indonesia telah kehilangan tiga personel TNI, sementara delapan lainnya mengalami luka-luka dalam tiga serangan terpisah. Tren kekerasan ini juga berdampak pada negara kontributor lain, seperti Prancis yang kehilangan satu prajurit dalam serangan pada 18 April lalu.

Terkait wacana penarikan pasukan, Juru Bicara Kemlu RI lainnya, Yvonne Mewengkang, menekankan setiap kebijakan strategis mengenai keberadaan TNI di Lebanon harus melalui kajian mendalam.

Indonesia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan stabilitas kawasan. “Berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk usulan penarikan, harus melalui pertimbangan yang sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, maupun kontribusi Indonesia terhadap stabilitas kawasan,” kata Yvonne .

Hingga saat ini, partisipasi aktif dalam misi UNIFIL tetap dipandang sebagai pilar penting komitmen internasional Indonesia terhadap perdamaian dunia, sembari terus memantau implikasi keamanan yang berkembang di Timur Tengah. (Kemlu RI)