DPRD Surabaya Ingatkan Lonjakan Urbanisasi Pasca Lebaran, Minta Pemkot Siapkan Antisipasi
SURABAYA, Nawacita – Sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur, urbanisasi di Kota Surabaya diyakini akan mengalami peningkatan usai libur lebaran. Peristiwa tersebut merupakan dampak dari Kota Surabaya yang menjadi poros perekonomian di Jawa Timur.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo, menegaskan pentingnya mengantisipasi arus pendatang baru, terlebih yang tidak memiliki pekerjaan.
“Kalau urbanisasi tidak terkontrol, dampaknya bisa domino. Mulai dari persoalan sosial, lingkungan, hingga beban layanan publik di kota,” tegas Cahyo, Rabu (25/3/2026).
Hal tersebut menjadi penting, sebab daya tampung Kota Surabaya yang terbatas. Sehingga apabila tidak diantisipasi dengan baik dapat meningkatkan sejumlah permasalahan. Diantaranya meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), maupun munculnya pemukiman kumuh.
Baca Juga: Halal Bihalal DPRD Surabaya, Laila Mufidah Ajak Jaga Kekompakan
Cahyo menyampaikan bahwa hal tersebut membuktikan Kota Surabaya merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat dari berbagai daerah mencoba peruntungan di Kota Pahlawan.
“Urbanisasi pasca Lebaran adalah fenomena tahunan. Ini konsekuensi logis karena Surabaya menjadi hub ekonomi yang menarik banyak orang datang,” ucapnya.
Cahyo juga menghimbau penanganan pendatang yang terlantar dengan memanfaatkan Liponsos, terutama bagi pendatang yang tidak memiliki pekerjaan dan keluarga di Kota Surabaya. Serta memfasilitasi pendatang untuk kembali ke daerah asal.
Selain itu, Cahyo mendorong pengawasan melalui operasi yustisi, sebagai salah satu langkah pencegahan munculnya kawasan kumuh ataupun hunian liar di bantaran sungai ataupun aset pemerintah.
“Tujuannya agar Surabaya tidak mengalami urban decay, yakni penurunan kualitas kota akibat beban populasi yang tidak terkendali,” tuturnya.
Oleh karena itu, Cahyo berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan berbagai langkah antisipasi mencegah urbanisasi yang tidak terkendali.
“Pendatang tidak hanya didata, tetapi juga diarahkan ke pekerjaan, pelatihan, dan sektor produktif. Jadi urbanisasi bisa dikelola, bukan menjadi beban kota,” ungkapnya.
Ia mendorong penguatan pendataan berbasis digital, sehingga pelaporan oleh perangkat RT/RW dapat dilakukan secara optimal. Selain itu penegakan aturan bagi rumah kos atau kontrakan untuk melaporkan penghuni baru, dinilai rapat meningkatkan akurasi pendataan penduduk.
Harapannya dengan penguatan pendataan, pengawasan, serta menyiapkan berbagai langkah antisipasi, urbanisasi di Kota Surabaya dapat dikendalikan secara optimal.
Reporter : Rovallgio
