SPPG di Bojonegoro Disorot, Emil Akui Banyak Keluhan Distribusi Makanan

SURABAYA, Nawacita – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bojonegoro yang belum memiliki sertifikat kelayakan higienis sanitasi tetap diperbolehkan beroperasi, selama proses pengurusan dokumen masih berjalan.

Menurut Emil, kepemilikan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) memang menjadi persyaratan penting. Namun bagi unit yang sudah beroperasi dan tengah mengurus sertifikat tersebut, aktivitas layanan masih dapat dilanjutkan.

“Kalau sedang dalam proses pengurusan masih diperbolehkan berjalan. Kecuali kalau terbukti pernah melakukan pelanggaran, maka bisa disuspensi,” ujarnya, usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, pada Senin (9/3/2026).

Meski demikian, Emil mengakui pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat, terutama selama bulan Ramadan. Keluhan tersebut berkaitan dengan proses distribusi makanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Baca Juga: Viral Kelapa Utuh jadi Menu MBG di Kaltim, SPPG Angkat Bicara

Salah satu persoalan yang disorot adalah penggunaan kemasan makanan. Berdasarkan standar BGN, distribusi seharusnya menggunakan tote bag khusus.

“Namun di lapangan masih ditemukan penggunaan kantong plastik biasa,” ungkap Emil.

Selain itu, pembagian buah utuh juga menjadi perhatian karena dinilai berisiko terhadap kualitas makanan yang diterima masyarakat.

“Kalau buah dibagikan dalam kondisi belum dikupas, kita tidak bisa memastikan kesegarannya. Ini yang sering menjadi sumber keluhan,” jelas Emil.

Pemprov Jatim, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan BGN untuk menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan.

“Sejauh ini tercatat sedikitnya 17 kasus yang telah mendapat sanksi, sementara beberapa lainnya masih dalam proses klarifikasi,” paparnya.

Ia juga mengungkapkan bahkan dalam sepekan terakhir, pemerintah kembali menemukan lebih dari 10 permasalahan baru, mulai dari kualitas buah hingga makanan olahan yang didistribusikan.

“Dari aduan tersebut fungsi kami menjembatani masyarakat dengan BGN agar setiap persoalan bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (Alus)