Era Menkeu Purbaya Banyak Pegawai Pajak dan Bea Cukai yang Terjaring OTT KPK, Ini Dia Daftarnya
JAKARTA, Nawacita – Era Menkeu Purbaya Banyak Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan kembali terjadi. Kali ini, kasus-kasus yang mencuat melibatkan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dua institusi vital negara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terseret dalam penindakan yang berlangsung serentak di dua kota, Banjarmasin dan Jakarta, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara. Ia menegaskan sikap tegas pemerintah: tidak ada intervensi terhadap proses hukum, sekalipun pihaknya akan memastikan pendampingan hukum sesuai aturan bagi pegawai yang terlibat.
“Kami tidak akan menghalangi proses hukum. Penegakan hukum harus berjalan independen dan transparan. Kementerian Keuangan menghormati sepenuhnya langkah KPK,” kata Purbaya dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Daftar Pejabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang Terjaring OTT KPK
Pernyataan ini menjadi sinyal penting di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat pemungut penerimaan negara.
Berikut ini deretan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terseret OTT KPK sejak September 2025 hingga kini, atau pada era kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI.
Daftar Pegawai Pajak dan Bea Cukai yang di-OTT KPK
| 1 | Dwi Budi (DWB) | Kepala KPP | KPP Madya Jakarta Utara | January 10, 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Agus Syaifudin (AGS) | Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi | KPP Madya Jakarta Utara | January 10, 2026 |
| 3 | Askob Bahtiar (ASB) | Tim Penilai | KPP Madya Jakarta Utara | January 10, 2026 |
| 4 | Mulyono (MLY) | Kepala KPP | KPP Madya Banjarmasin | February 4, 2026 |
| 5 | Dian Jaya Demega (DJD) | Pegawai/fiskus KPP | KPP Madya Banjarmasin | February 4, 2026 |
| 6 | Rizal (RZL) | Mantan Direktur Penindakan & Penyidikan | Ditjen Bea Cukai | February 4, 2026 |
| 7 | Sisprian Subiaksono (SIS) | Kasubdit Intelijen Penindakan & Penyidikan | Ditjen Bea Cukai | February 4, 2026 |
| 8 | Orlando Hamonangan (ORL) | Kepala Seksi Intelijen | Ditjen Bea Cukai | February 4, 2026 |
Sikap Purbaya: Tegas, Tapi Konstitusional
Menkeu Purbaya menekankan bahwa kementeriannya tidak akan memberikan perlindungan institusional bagi pegawai yang terbukti melanggar hukum. Namun, sebagai pimpinan lembaga, ia memastikan hak-hak hukum setiap aparatur tetap dihormati.
“Pendampingan hukum bukan berarti membela pelanggaran. Itu adalah kewajiban negara untuk memastikan proses berjalan adil,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan bersikap kooperatif, termasuk membuka akses data dan informasi yang dibutuhkan penyidik KPK.
cnbnws.
 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi){kind=link}