Jakarta, Nawacita – Ombudsman RI menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana menggunakan Bandara Kertajati untuk pemberangkatan Jemaah Haji tahun ini. “Karena terlalu dipaksakan dan menanggung risiko cukup besar,” kata anggota Ombudsman RI, Alvin Lie dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 April 2018.
Alvin Lie menilai panjang landasan pacu yang baru 2.750 meter, secara teknis belum memenuhi syarat keselamatan penerbangan pesawat berbadan lebar. Pesawat besar yang dimaksud, yaitu Airbus A330 dan Boeing 777 dengan muatan penuh penumpang, bagasi, bahan bakar dan logistik untuk penerbangan jarak jauh menuju Arab Saudi.
Alvin mengatakan apabila terjadi kondisi cuaca yang kurang ideal atau gangguan teknis saat tinggal landas atau mendarat, risikonya terlalu besar. Pada Selasa, 17 April, Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan Bandara Kertajati sebagai infrastruktur pendukung embarkasi jemaah haji.  Penerbangan perdana haji akan dilakukan pada Juli 2018.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memeriksa kesiapan aksesibilitas, operasional hotel, hingga bandara itu. Setelah tiga aspek tersebut rampung, Bandara Kertajati semakin siap mengakomodasi penerbangan haji.
Saat ini pembangunan bandara sudah mencapai 98 persen. Calon jemaah haji yang akan dilayani melalui Bandara Kertajati berasal dari Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Kementerian sudah merancang serangkaian seremoni pembukaan untuk pembangunan Bandara Kertajati yang akan selesai pada awal Mei 2018.
Lebih lanjut Alvin menilai jika panjang landasan pacu sudah tuntas menjadi 3.200 meter, Bandara Kertajati baru bisa digunakan untuk memberangkatkan jemaah haji.
Alvin juga mengatakan infrastruktur pendukung di Bandara Kertajati sebaiknya telah rampung sebelum dibukanya rute ke Arab Saudi. Infrastruktur tersebut, seperti asrama penampungan calon jemaah haji dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah siap digunakan.
tmpo
