Sidoarjo, Nawacita.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang rencananya akan dilakukan mulai 1-31 Oktober 2025.

Pemutakhiran DTSEN nantinya akan dilakukan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya. Nantinya Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus seleksi pelatihan pemuktahiran data akan turut serta membantu proses tersebut.

“Semuanya turun bareng, ada pegawai kita, ada BPS juga, dan kader (KSH) yang sudah lulus sertifikasi,” ucap Walikota Eri Cahyadi, Selasa (30/9/2025).

Walikota Eri menargetkan, DTSEN Kota Surabaya akan tuntas seluruhnya pada Oktober 2025. Sebab, DTSEN Kota Surabaya nantinya akan dijadikan percontohan nasional.

“Oktober ini selesai. Karena kita dibuat percontohan nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan pentingnya program DTSEN ini sebagai fondasi kebijakan yang akurat.

Pemkot Surabaya juga diketahui telah melakukan pelatihan petugas pemutakhiran yang berlangsung dari 25-28 September 2025.

Pelatihan tersebut sangatlah penting guna meningkatkan keakuratan data sebelum nantinya petugas akan melakukan pendataan secara “door to door” pada bulan Oktober 2025.

“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Fikser.

Fikser menjelaskan, tujuan utama pemutakhiran data terdapat tiga tujuan utama, diataranya agar pemerintah memiliki satu sumber data yang sama.

Kedua, menjamin program yang diterjunkan pemerintah tepat sasaran, dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang dinamis.

“Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” tuturnya.

Sedangkan yang ketiga, ialah  pembangunan jangka panjang, untuk mendukung pembangunan jangka panjang dibutuhkan data dan perencanaan yang akurat.

“Khususnya dalam merancang intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based),” pungkasnya.