Fraksi Demokrat Tekankan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di P-APBD Jatim 2025

Surabaya, Nawacita – Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) 2025 harus benar-benar berpihak pada rakyat dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar publik. Hal tersebut disampaikan dalam pandangan resmi Fraksi Partai Demokrat lewat sidang Pandangan Akhir Fraksi tentang Raperda Perubahan APBD Jatim 2025.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Misery Effendi, menyatakan pihaknya melihat penyusunan Raperda P-APBD 2025 sudah disusun secara manajerial sesuai kondisi objektif, dengan penekanan pada keterbukaan keuangan daerah.

“Kami memahami respons Gubernur yang disampaikan dengan dukungan data kredibel, terutama mengenai agenda kerja Pemprov yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna pengesahan P-APBD Jatim 2025 di DPRD Jatim, Senin (8/9).

Menurut Misery, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi kunci pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran. Program yang dijalankan antara lain PKH Plus, ASPD, Bansos Kemiskinan Ekstrem, KIP Putri Jawara, BOSDAMADIN, BPOPP, BIAKESMASKIN, program Rutilahu, hingga elektrifikasi.

Baca Juga: Komisi E Desak Kesetaraan Alokasi BPOPP untuk Sekolah Negeri dan Swasta

Di bidang pendidikan, Demokrat menekankan peningkatan kualitas, bukan sekadar pembangunan fisik. Hal ini meliputi perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, digitalisasi pembelajaran di daerah terpencil, serta program link and match agar lulusan sekolah siap kerja maupun berwirausaha. Sementara di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada pencegahan penyakit melalui promosi hidup sehat, imunisasi lengkap, dan deteksi dini.

Terkait percepatan ekonomi, Misery menjelaskan, Gubernur telah merespons bahwa langkah strategis akan ditempuh melalui akselerasi pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, peningkatan daya saing UMKM, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, mendorong ekspor, menjaga iklim investasi, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Fraksi Demokrat menilai agenda kerja Pemprov harus berkelanjutan dan merata, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi,” tegas Misery. bdo/adv