Surabaya, Nawacita.co – Gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah kian memanas.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sekaligus Ketua Partai PKB, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Pati.
“Saya mendengar dan membaca berita. DPRD tentu memiliki cara pandang dan fakta yang mereka miliki. Langkah-langkah apa yang dilakukan DPRD kepada bupati, saya serahkan sepenuhnya,” jelasnya saat berkunjung ke Unesa Surabaya, Kamis (14/8/2025).
Politisi yang akrab disapa Cak Imin, itu memastikan pemerintah pusat tidak akan ikut campur selama seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.
Baca Juga: Video Pernyataan Bupati Pati Sudewo Mengundurkan Diri Heboh di Medsos, Simak Faktanya
Melalui rapat paripurna darurat, DPRD Pati menggagas hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan. Mayoritas fraksi, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan Gerindra, mendukung langkah tersebut.
Pansus akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan kelayakan pemberhentian Bupati Sudewo dari jabatannya.
Cak Imin menegaskan bahwa seluruh proses harus berjalan tanpa intervensi pemerintah pusat.
“Yang penting semua sesuai mekanisme hukum. Itu wilayah DPRD, kita hormati,” tegasnya.
Reporter : Alus Tri
