Nusron Wahid Dorong PMII dan NU Terlibat Aktif dalam Pemanfaatan Tanah Reforma
Jakarta, Nawacita — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi melalui program Reforma Agraria. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional PB IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/7/2025).
“Prinsip kesinambungan ekonomi berarti yang sudah ada jangan dimatikan. Sementara prinsip keadilan dan pemerataan, jangan sampai sesuatu yang baru diberikan kepada yang sudah berkecukupan. Di sinilah peluang terbuka bagi Sahabat-sahabat PMII, juga keluarga besar NU, Muhammadiyah, dan elemen masyarakat lainnya untuk turut mengisi ruang tersebut,” ujar Menteri Nusron.
Ia memaparkan bahwa dari total 55,9 juta hektare tanah yang telah dipetakan dan disertipikasi, terdapat 1,4 juta hektare tanah telantar yang dikategorikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanah ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk masyarakat, termasuk alumni PMII, baik untuk sektor pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi umat.
Baca Juga : Caleg Suara Terbanyak DPR RI Dapil JATENG 2 Ada Nusron Wahid
“Potensinya luar biasa. Daripada dibiarkan telantar, lebih baik dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Prinsipnya, kami terbuka,” tuturnya.
Menteri Nusron menegaskan bahwa kolaborasi dengan kepala daerah menjadi kunci dalam pelaksanaan program TORA. Pemerintah pusat menetapkan objek tanah, namun kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerahlah yang menentukan siapa penerima manfaatnya.
“Maka dari itu, penting untuk bersinergi dengan bupati atau wali kota. Mereka yang paling mengetahui siapa yang layak menerima manfaat dari reforma agraria ini,” imbuhnya.
Baca Juga : KPK Tanggapi Pengakuan Bowo soal Diminta Nusron Wahid Siapkan Amplop
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa segala bentuk pemanfaatan tanah tetap harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. “Kalau mau bangun pesantren, maka cari lahan yang tata ruangnya diperuntukkan untuk permukiman atau industri. Kalau tata ruangnya perkebunan atau pertanian, tidak bisa dibangun pondok pesantren. Tapi koperasi pondok pesantren, itu masih bisa,” jelas Nusron.
Acara tersebut turut dihadiri tokoh-tokoh nasional, antara lain Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PB IKA-PMII Fathan Subchi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta para alumni PMII dari berbagai daerah di Indonesia.