Tonny Tesar Nilai Anggaran Kemenimipas Belum Cukup Atasi Lapas Overcrowding

JAKARTA, Nawacita – Pembahasan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kembali menjadi sorotan DPR RI, terutama terkait kebutuhan tambahan dana untuk memperkuat layanan dan mengatasi persoalan di lapangan.

Anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar menilai alokasi anggaran yang telah disetujui pemerintah saat ini masih belum memadai.

“Menurut kami, angka ini belum bisa menjawab semua masalah yang ada di lapas maupun bapas yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Tonny kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, pagu indikatif sekitar Rp20 triliun belum mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan mendesak, terutama di sektor pemasyarakatan.

Karena itu, Komisi XIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun yang diajukan Kementerian Imipas.

Menurut Tonny, tambahan tersebut tidak hanya realistis, tetapi juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Purbaya Apresiasi Dukungan DPR terhadap Rencana Kerja Kemenkeu 2027

“Kita berharap tambahan alokasi dana ini bisa menjawab kebutuhan pelaksanaan KUHAP yang baru, yang lebih menitikberatkan pada peran bapas,” katanya.

Selain soal layanan, DPR juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Tonny menilai kondisi overcrowding menjadi akar berbagai persoalan lain, termasuk potensi pelanggaran dan peredaran narkoba di dalam lapas.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong pengembangan fasilitas pemasyarakatan berkonsep mega prison.

Menurutnya, konsep ini memungkinkan penanganan narapidana berisiko tinggi dalam satu kawasan dengan sistem pengamanan khusus.

“Tidak perlu lagi mencari lahan baru karena di Nusakambangan masih tersedia lokasi yang dapat dikembangkan,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemindahan narapidana kategori high risk ke fasilitas khusus diharapkan mampu mengurangi beban lapas di berbagai daerah.

Di sisi lain, DPR juga melihat peluang peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor keimigrasian sebagai sumber pendukung pembiayaan.

Meski kondisi fiskal pemerintah sedang menghadapi tekanan, Tonny tetap optimistis usulan tambahan anggaran tersebut dapat disetujui.

“Kami sangat optimistis bahwa usulan yang disampaikan kementerian ini dapat diterima pemerintah sebagai bagian dari upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden,” tegasnya.

Dengan dukungan tersebut, DPR berharap penguatan anggaran Imipas dapat berdampak langsung pada peningkatan layanan serta penyelesaian berbagai persoalan di sektor pemasyarakatan dan keimigrasian.

(Khalied Malvino)