Surabaya, Nawacita – Aksi ratusan peternak ayam petelur yang membagikan 62,5 ton telur gratis di depan Kantor Bupati Blitar direspon Anggota DPRD Jawa Timur. Anjloknya harga telur di tingkat peternak hingga Rp20.000-Rp21.000 per kilogram perlu disikapi serius oleh pemerintahan.
Anggota DPRD Jawa Timur Jairi Irawan menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada rantai distribusi, karena harga telur di pasar tradisional masih bertahan di kisaran Rp25.000-Rp26.000 per kilogram sehingga diperlukan langkah pemerintah untuk memangkas jalur distribusi dan melindungi peternak.
“Per hari ini di pasar tradisional Kota Blitar harga telur masih di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sedangkan telur omega sekitar Rp33.000. Berarti ada jarak harga yang lumayan jauh jika dibandingkan harga telur di kandang, padahal masih dalam satu wilayah kabupaten,” ujar Jairi, Selasa (2/6).
Menurut Wakil Ketua Komisi E ini, kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret pemerintah untuk memangkas jalur distribusi telur agar peternak tidak terus merugi sementara konsumen tetap membeli dengan harga yang relatif tinggi. Jairi mendorong Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan yang berfungsi sebagai stabilisator harga sekaligus pengatur distribusi komoditas pangan strategis, termasuk telur.
“BUMD Pangan bisa menjadi solusi untuk menstabilkan harga telur di pasaran sehingga selisih harga antara kandang dan pasar tidak terlalu jauh. Selain itu juga dapat mempercepat distribusi telur lintas daerah,” katanya.
Selain persoalan distribusi, politisi tersebut juga meminta pemerintah memaksimalkan instrumen penyerapan produksi telur melalui berbagai program, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Jairi, program tersebut tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen efektif menjaga stabilitas harga telur sekaligus melindungi peternak rakyat. “Program MBG perlu dimaksimalkan karena ini salah satu cara untuk menstabilkan harga telur di masyarakat dan melindungi peternak tradisional,” tegasnya.
Tak kalah penting, Jairi mengingatkan pemerintah untuk menjaga harga bahan baku pakan ternak, terutama jagung, agar tidak terus mengalami kenaikan.
Ia menjelaskan saat ini Harga Pokok Produksi (HPP) telur berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Namun di lapangan, harga jual telur di tingkat peternak justru sudah berada di bawah angka tersebut.
“Saat ini HPP telur sekitar Rp23.000 per kilogram, tetapi harga di kandang sudah turun ke Rp20.000 sampai Rp21.000. Ini tentu memberatkan peternak karena mereka menjual di bawah biaya produksi,” ujarnya.
Sebelumnya, ratusan peternak ayam petelur dari Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek menggelar aksi unik dengan membagikan sekitar satu juta butir telur atau setara 62,5 ton kepada masyarakat.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Patung Bung Karno, Kanigoro, Kabupaten Blitar, itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga telur yang telah berlangsung selama sekitar dua bulan terakhir.
Koordinator aksi peternak, Suyanto, mengungkapkan harga telur di tingkat peternak saat ini hanya berkisar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi telah mencapai Rp23.000 per kilogram akibat kenaikan harga pakan.
Akibat kondisi tersebut, para peternak rakyat harus menanggung kerugian sekitar Rp2.000 per kilogram telur yang diproduksi setiap hari.
Sebagai salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia dengan populasi ayam petelur mencapai sekitar 30 juta ekor, gejolak harga telur di Kabupaten Blitar dinilai tidak hanya berdampak pada peternak lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan telur nasional. bdo
