WALHI Jabar Tolak Keras Pemprov Jabar Libatkan TNI Urus Sampah sampai Infrastruktur di Jawa Barat

Bandung, Nawacita – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat mengkritik kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan Markas Besar (Mabes) TNI AD terkait pengawasan sungai, pengelolaan sampah dan infrastruktur tidak tepat dan terlalu tergesa-gesa.

Hal itu dinyatakan langsung oleh WALHI Jawa Barat dalam keterangan resminya secara tertulis di Bandung pada Minggu (16/02/2025). WALHI menyatakan penolakan keras terhadap kerjasama antara Pemprov Jabar dengan Mabes TNI AD itu khususnya terkait pengelolaan sampah di Jawa Barat.

Menurutnya, menjalin kerjasama dengan pihak TNI terkait pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak tepat. Sebab pihak TNI sendiri dinilai memiliki rekam jejak yang tidak terlalu baik dalam pengelolaan sampah. Seperti contohnya pelibatan TNI dalam menjalankan Perpres No 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang hingga saat ini Citarum masih tidak kunjung baik.

- Advertisement -

Terlebih, anggaran yang sangat besar dalam program Citarum Harum ini pun tidak menjawab terhadap kerusakan serta pencemaran di Das Citarum. WALHI menyebut, hal itu terlihat dari empat Pokja yang gagal dalam PPK Das Citarum. Di antaranya Pokja Lahan Kritis, Pokja Pencemaran dan Pengendalian, Pokja Sampah dan Pokja Penegakan Hukum.

Baca Juga: Kelola Sungai hingga Infrastruktur, Pemprov Jabar Kerjasama dengan TNI AD

“Mengurus Citarum saja tidak maksimal apalagi di suruh mengurus masalah sampah, sudah cukup TNI segara di kembalikan ke barak dan memaksimalkan tugas serta fungsinya, bukan malah di libatkan dalam kegiatan yang bukan bidangnya, Walhi apresiasi jika pelibatan mereka dalam melakukan pembersihan sampah di sungai dapat dilakukan, namun jika sampai TNI di libatkan dalam mengurus sampah bagi kami pihaknya bukan lembaga yang expert dalam hal tersebut,” demikian isi dari keterangan WALHI Jabar secara tertulis yang diterima oleh Nawacita, Minggu (16/03/2025).

Selain itu, WALHI Jawa Barat juga menyoroti kerjasama antara Pemprov Jabar dengan Mabes TNI terkait percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat Utara dan Selatan. WALHI menilai langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu terlalu tergesa-gesa.

Menurut WALHI, seharusnya Pemprov Jawa Barat mengkaji lebih dalam serta membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan saran terkait hal tersebut.

“Menyoroti hal ini, bagi Walhi langkah yang di ambil kang Dedi terlalu tergesa-gesa, mestinya Gubernur Jawa Barat tersebut baiknya membuka saran masukan terlebih dahulu dari masyarakat Jawa Barat untuk merespon hal tersebut,” demikian lanjutan isi keterangan tertulis WALHI Jabar.

Lebih lanjut, WALHI juga menerangkan bahwa bencana di Jawa Barat tidak semata-mata hanya terjadi di wilayah Utara, namun di seluruh Jawa Barat. Hal itu dikarenakan Tutupan Lahan (TUPLAH) Jawa Barat semakin menyusut bahkan cenderung kawasan hutannya sudah tidak lagi sampai di angka 11%. Terlebih tidak ada tindakan tegas dan penegakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan di Jawa Barat.

Reporter: Niko