DPRD Sumenep Tolak Pemangkasan Anggaran Kedewanan
Sumenep, Nawacita – Komisi III DPRD Sumenep, Jawa Timur, menolak wacana efisiensi anggaran yang menyasar kegiatan kedewanan.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan pemangkasan itu tidak bisa diterima karena tidak pernah dibahas dalam rapat resmi.
“Kami menolak pemangkasan ini, bukan berarti tidak patuh pada Inpres. Tapi kami merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan,” ujar Muhri, Selasa (11/3/2025).
Ia menyoroti pemotongan anggaran yang berdampak pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk perjalanan dinas.
“Seharusnya ada pembahasan dulu, bukan tiba-tiba dipangkas. Aneh tapi nyata,” tegasnya.
Baca Juga: Pencairan THR ASN di Sumenep Tunggu dari Pemerintah Pusat
Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto, juga mengkritik langkah eksekutif yang dinilai melangkahi tupoksi legislatif.
“Sejak kapan eksekutif memiliki fungsi anggaran seperti legislatif? Harusnya ada komunikasi dulu,” katanya.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, meminta eksekutif dan TAPD duduk bersama membahas masalah ini.
“Kita ini pemerintahan daerah, harus bicara terbuka soal anggaran. Sudah sebulan lebih tanpa rapat, ada apa?” ujarnya.
Untuk diketahui, Sekkab Sumenep Edy Rasyadi menyatakan pemangkasan dilakukan demi efisiensi, termasuk untuk perjalanan dinas DPRD. Namun, tanpa komunikasi dengan legislatif, kebijakan ini menuai penolakan keras.
Reporter: Hayat
