Gubernur Khofifah Hadiri Sertijab Bupati-Wakil Bupati Tulungagung
Kab. Tulungagung, Nawacita – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025–2030 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung, Selasa (4/3/2025) malam.
Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung Heru Suseno kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Khofifah dan Purna Pj. Bupati Tulungagung.
Dalam Sertijab ini, Gubernur Khofifah meminta Bupati dan Wabup untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. Ia menekankan perlunya sinkronisasi program dari pusat, provinsi dengan program dari kabupaten. Sehingga tidak ada progam yang terputus di tingkatan kabupetan/kota.
“Jangan sampai ada program dari pusat yang terputus di kabupaten. Harus sinkron antara program dari kabupaten, provinsi hingga pusat,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya keberseiringan dalam pembangunan daerah antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota. Juga, RKPD dan RKP hingga keselarasan APBD dan APBN.
Baca Juga: Kunjungi BMT NU Ngasem Bojonegoro, Gubernur Khofifah: Jadi Referensi Sebagai Holding Koperasi
Hal ini, sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wabup Tulungagung. Yakni ‘Tulungagung Yang Sejahtera, Maju dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa’ yang dijabarkan dalam delapan Misi.
Implementasi visi dan misi ini, diharapkan sinkron dengan program Nawa Bhakti Satya milik Pemprov Jatim dan Asta Cita oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Visi yang disampaikan oleh Bupati Tulungagung perlu dilakukan sinkronisasi atau diberseiringkan sehingga perlu ada Quick Win,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengajak Bupati Tulungagung untuk menangkap peluang dimana pemerintah pusat akan meluncurkan Sekolah Rakyat yang dikomandoi oleh Menteri Sosial sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Kami baru berkoordinasi dengan Mensos yang menyatakan tengah mempersiapkan proses peluncuran Sekolah Rakyat. Sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA akan mulai dirintis pada tahun ajaran ini sesuai arahan Presiden,” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat ini, akan membuat peluang bagi daerah. Karena akan mendapat dukungan dana pembangunan sebanyak Rp100 milliar.
Nantinya, sekolah rakyat akan diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga yang terindikasi miskin dan miskin ekstrem. Untuk itu, dalam waktu dekat akan dilakukan pemetaan yang akan menjadi program cepat bersama.
Khofifah mengkalkulasi jika setiap kabupaten/kota di Jatim bisa mendapatkan program Sekolah Rakyat, berarti terdapat 38 sekolah plus 2 Sekolah Rakyat di tingkat provinsi, totalnya 40 maka terdapat anggaran sekitar Rp4 trilliun. Angka ini jika beredar di Jatim bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja baru. Sementara secara strategis jangka panjang penyiapan SDM berkualitas. hj
 Bupati dan Wakil Bupati){kind=link}