Eri Cahyadi – Armuji Kompak Ikuti Instruksi Partai
Nawacita – Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Eri Cahyadi – Armuji diketahui tidak mengikuti retreat kepala daerah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo.
Menurut narasumber yang dihubungi Nawacita.Co keduanya tidak mengikuti gelaran retreat kepala daerah yang dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Untuk Walikota Surabaya Eri Cahyadi diketahui hingga kini masih berada di Jakarta dan diketahui belum akan mengikuti retreat tersebut.
“Pak Wali masih di Jakarta,” ucap narasumber tersebut.
Untuk Wakil Walikota Surabaya, Armuji kini sudah berada di Kota Surabaya dan dipastikan tidak mengikuti kegiatan retreat tersebut.
“Sedangkan untuk Pak Wawali ga ikut (retreat). Sudah di Surabaya,” ujarnya.
“Karena instruksinya sampai sekarang masih disuruh standby,” imbuhnya.
PDI Perjuangan diketahui menerbitkan surat instruksi mengenai larangan kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan di Magelang.
Penerbitan surat instruksi tersebut terjadi usai penetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus Harun Masiku.
Instruksi DPP PDI Perjuangan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Eri-Armuji Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Siap Kembali Pimpin Surabaya
“Mereka yang sudah dalam perjalanan juga diminta untuk segera berhenti dan menunggu arahan dari Ketua Umum,” isi dalam surat instruksi tersebut.
“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan harus tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” bunyi poin kedua pada instruksi tersebut.
Adanya surat instruksi menegaskan sikap PDI Perjuangan atas terjadinya penahanan Hasto Kristiyanto yang dianggap sebagai ketidakadilan dan kriminalisasi hukum.
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di KPK,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
Reporter : Gio
