Kualifikasi ASN di Sumenep
Sumenep, Nawacita – Isu ketidaksesuaian kelas jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kualifikasi akademik di lingkungan Pemkab Sumenep, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath menyatakan bahwa hal ini berpotensi menghambat efektivitas kerja dan kinerja ASN.
Menurutnya, posisi dan kompensasi yang diberikan kepada ASN seharusnya selaras dengan latar belakang keilmuannya.
“Tapi, ini fakta di lapangan menunjukkan banyak ketidaksesuaian, terutama di kelas jabatan tujuh,” tegas Darul, Rabu (12/2/2025).
Ia menegaskan, penempatan jabatan ASN harus berdasarkan keahlian. Misalnya, ASN lulusan sarjana sosial justeru ditempatkan sebagai analis permasalahan hukum.
“Aneh jika ASN lulusan kesehatan justru ditempatkan di posisi di luar bidangnya. Jabatan itu semestinya diisi oleh mereka yang punya latar belakang hukum,” jelas Darul.
Dalam waktu dekat, evaluasi jabatan ASN akan dimulai dari Sekretariat DPRD Sumenep, mengingat lembaga ini merupakan mitra terdekat legislatif.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penempatan ASN sesuai kualifikasi akademik, bukan sekadar hasil keuntungan pribadi.
Politisi PDI Perjuangan ini ingin memastikan bahwa ASN bekerja sesuai bidangnya. Dengan begitu, efektivitas kerja bisa meningkat.
“Oleh sebab itu maka sistem administrasi pemerintahan menjadi lebih tertata serta profesional,” pungkas Darul.
Reporter: Hayat
