Puluhan Kader PMII Gelar Aksi, Desak Evaluasi 8 Program Unggulan Pemkab Sumenep

SUMENEP, Nawacita – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep pada Kamis (9/1/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka memberikan “Raport Merah” kepada Pemkab Sumenep atas ketidakmaksimalan sejumlah program unggulan yang dicanangkan.

Orator Aksi, Abd. Mannan, menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. “Sampai saat ini, kami masih menyaksikan disparitas pembangunan yang mencolok antara daratan dan kepulauan,” tegasnya.

Ketua Umum PC PMII Sumenep, Agus Salim, menilai Pemkab Sumenep gagal memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

“Kabupaten Sumenep masih bertahan sebagai kabupaten termiskin ketiga di Jawa Timur sejak 2014 hingga sekarang. Kami mengecam keras Pemkab Sumenep,” ujarnya dengan lantang.

Koordinator lapangan aksi, Zainol Arifin, menilai program-program unggulan Pemkab belum menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menyebutkan delapan program unggulan yang menurutnya perlu evaluasi mendalam:

1. Penguatan Kompetensi Guru

Peningkatan kesejahteraan guru sekolah dan madrasah diniyah serta program beasiswa.

2. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar.

3. Wirausaha Santri dan Pemuda

Mencetak wirausaha di era industri 4.0.

4. Ekonomi Desa Tematik

Pengembangan ekonomi kawasan berbasis desa tematik.

5. Visit Madura

Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif.

6. Smart City

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

7. Gotong Royong Sosial

Peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong.

8. Infrastruktur Kepulauan

Peningkatan infrastruktur dan transportasi di wilayah kepulauan.

Baca Juga: Sempat Saling Dorong dengan Polisi, Massa PMII Sumenep Berhasil Masuk Kantor Bupati

Zainol mendesak Pemkab Sumenep untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program-program tersebut. “Kami meminta Pemkab Sumenep untuk merevisi program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” serunya.

Selain itu, massa aksi menuntut restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program unggulan tersebut.

Mereka juga bersikeras untuk bertemu langsung dengan Bupati Sumenep, menolak ditemui oleh perwakilan, dan bahkan terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian untuk memastikan kehadiran Bupati.

“Ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kinerja Pemkab Sumenep dalam mengelola potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)