Monday, November 11, 2024
HomeDAERAHJATIMKetua Komisi E Sri Untari Siap Tuntaskan Permasalahan Guru Honorer dan Kemiskinan...

Ketua Komisi E Sri Untari Siap Tuntaskan Permasalahan Guru Honorer dan Kemiskinan Ekstrem

Sengketa Lahan SMA/SMK Jadi Hambatan Pengembangan Pendidikan Jatim

SURABAYA, Nawacita – Hari pertama bertugas, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari langsung fokus tiga hal penting. Yakni masalah status Guru Honorer, sengketa lahan SMA/SMK Negeri serta pengentasan kemiskinan ekstrem di desa-desa Jawa Timur.

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan di bidang pendidikan adanya  sekolah di Jawa Timur yang beroperasi di atas lahan sengketa. Kondisi ini, menurutnya, sangat mengganggu proses belajar mengajar dan mempengaruhi kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tertentu. Di wilayah Tapal Kuda saja, terdapat lebih dari 30 sekolah yang masih mengalami sengketa tanah. Di Malang, ada tiga sekolah yang menghadapi masalah serupa.

“Jika dijumlahkan, sekitar 10 persen dari seluruh sekolah di Jawa Timur menghadapi permasalahan yang sama. Ini yang harus kita selesaikan segera,” ungkap Sri Untari Bisowarno, Kamis (24/10/2024).

Kondisi sengketa lahan ini, menurut politisi PDI-P ini, menjadi penghambat besar dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Timur. Sekolah-sekolah yang terjebak dalam sengketa tanah seringkali sulit mendapatkan bantuan atau peningkatan fasilitas dari pemerintah, karena status lahan yang belum jelas. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sengketa lahan menjadi salah satu prioritas utama Komisi E di bawah kepemimpinan Sri Untari.

Selain sengketa lahan, Sri Untari juga menyoroti masalah sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Menurutnya, sistem zonasi yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi, terutama terkait apakah sekolah-sekolah di Jawa Timur sudah cukup memadai untuk menjalankan sistem tersebut. “Zonasi seharusnya mengurangi ketimpangan akses pendidikan, tetapi jika fasilitas sekolah tidak merata, zonasi malah bisa menjadi beban bagi siswa dan sekolah itu sendiri,” katanya.

Baca Juga : Pimpinan DPRD Jatim Resmi Dilantik, Musyafak Rouf Ingin R-APBD 2025 Berpihak ke Rakyat

Isu lain yang juga menjadi perhatian besar Sri Untari adalah nasib guru honorer di Jawa Timur. Hingga saat ini, masih banyak guru honorer dan tenaga kerja honorer yang belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.

“Kita juga harus memikirkan nasib para guru honorer dan tenaga honorer lainnya. Masih banyak guru tidak tetap di sekolah-sekolah kita, dan status mereka sangat rawan. Mereka bekerja tanpa kepastian yang jelas dan kesejahteraan mereka belum terjamin. Ini perlu perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.

“Kami akan segera melaksanakan program-program yang bisa memberikan kepastian bagi para guru honorer. Mereka adalah pilar penting dalam dunia pendidikan kita, jadi sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah,” imbuhnya.

Selain sektor pendidikan, Sri Untari juga menegaskan bahwa Komisi E akan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Berdasarkan data terakhir, sejumlah kabupaten di Jawa Timur masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan. Komisi E berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

“Kemiskinan ekstrem adalah salah satu masalah utama yang harus segera kita tangani. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mencari solusi terbaik dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Ini adalah tugas besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak,” pungkas Sri Untari. bdo

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ucapan Presiden
- Advertisment -

Terbaru