DPR Setuju Modal Awal APBN Prabowo Senilai Rp3.621 T

JAKARTA, Nawacita – DPR Setuju Modal Awal APBN Prabowo, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-undang (UU). APBN bernilai Rp3.621 T tersebut akan dieksekusi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sidang yang berlangsung Kamis (19/9/2024) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus dan dihadiri oleh 48 anggota. Sebanyak 260 anggota izin tidak menghadiri sidang. Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran.

Dari tujuh asumsi dasar makro yang ada, terdapat perbedaan antara RAPBN 2025 dan kesepakatan DPR TA 2025 yakni pada nilai tukar rupiah yang sebelumnya sebesar Rp16.100/US$ menjadi Rp16.000/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun yang sebelumnya 7,1% menjadi 7,0%, dan lifting minyak bumi dari yang sebelumnya 600 ribu barel per hari menjadi 605 ribu barel per hari. Sementara empat asumsi lainnya tidak mengalami perubahan.

Asumsi Makro dalam RAPBN 2025

Pertumbuhan ekonomi 5,2%

Inflasi 2,5%

Kurs Rp16.000/US$

SBN 10 Tahun 7%

Indonesian Crude Price (ICP) US$ 82 per barel

Lifting minyak 605.000 barel per hari

Lifting gas 1,005 juta boepd

Tingkat Kemiskinan 7-8%

Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0

Gini Rasio 0,379-0,382

Tingkat Pengangguran 4,5-5%

Indeks Modal Manusia 0,56

Nilai Tukar Petani 115-120

Nilai Tukar Nelayan 105-108

Baca Juga: Prabowo Optimis APBN Mampu Biayai Program Makan Siang Gratis

Postur APBN

Dalam kesepakatan DPR hari ini, total pendapatan negara diekspektasikan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan RAPBN 2025. Kenaikan tersebut sebesar Rp8,25 triliun yang ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai cenderung tak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan RAPBN 2025. Begitu pula dengan defisit anggaran yang disepakati sebesar Rp616,919 triliun atau sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Postur APBN 2025 ini merupakan modal Presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun pertamanya.

Pendapatan Negara Rp 3.006,12 triliun

Penerimaan Pajak Rp 2.189,30 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Penerimaan Bea Cukai Rp 301,6 triliun

Belanja negara Rp 3.621,31 triliun

Belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun

Belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun

Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

Keseimbangan primer Rp 633,31 triliun

Defisit Rp 616,86 triliun atau 2,53% terhadap PDB

cnbnws.