Masa Jabatan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Akan Berakhir: Perpanjangan atau Pergantian?
Surabaya, Nawacita – Setelah menjabat selama sekitar 8 tahun, masa kepemimpinan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khoirul Anwar, akan segera berakhir.
Situasi ini menarik perhatian berbagai pihak, apakah masa jabatannya akan diperpanjang seperti saat Tri Risma menjabat sebagai Walikota Surabaya, ataukah akan ada pergantian dengan konsekuensi dilakukan rekrutmen ulang calon direktur?
Diminta tanggapannya mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seharusnya segera mengambil langkah yang tepat.
Thony mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Bu Risma, Dirut PDTS langsung dilantik dan masa jabatannya diperpanjang dengan pertimbangan yang tidak diketahui oleh publik.
“Setelah diperpanjang, kita mempertanyakan dasar pertimbangannya. Apakah karena proses rekrutmennya memakan biaya besar sehingga saat pandemi Covid-19 kita harus berhemat? Atau karena yang bersangkutan memiliki kemampuan luar biasa di bidang perkebunbinatangan, konservasi, pendidikan, dan rekreasi, sehingga layak diperpanjang?” ujar Thony.
Thony menambahkan bahwa masyarakat berhak mengevaluasi setelah perpanjangan tersebut. “Jika kita melihat dari sisi pendidikan, berapa banyak yang telah diedukasi? Dari sisi bisnis, seberapa besar peningkatan dana dividen yang telah disumbangkan ke PAD? Dan jika terkait dengan konservasi, kontribusi apa yang telah diberikan sehingga benar-benar menjadi benda konservasi?” lanjut Thony.
“Tanpa mengurangi rasa hormat, kami melihat bahwa di Kebun Binatang Surabaya tidak ada loncatan berarti. Tidak ada konsistensi atau upaya menciptakan marwah baru yang lebih hebat?” Thony kembali mempertanyakan.
Thony juga mengingatkan tentang program Surabaya Night Zoo yang gaungnya hanya terdengar saat peresmian, namun kemudian dinilai biasa-biasa saja oleh masyarakat.
Oleh karena itu, Thony meminta agar Pemkot mulai memikirkan sistem rekrutmen direktur dengan mencari pimpinan yang benar-benar memahami banyak aspek di atas.
“Yang utama adalah motivasi untuk memilih orang yang benar-benar paham konservasi. Panitianya tidak boleh sembarangan, harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli atau mengerti tentang konservasi,” kata Thony.
“Jika KBS dijadikan sebagai tempat edukasi dan cagar budaya, panitia seleksi juga harus diisi oleh orang yang sangat paham terhadap hal tersebut,” pinta Thony.
“Jika KBS memerlukan manajemen yang sehat, maka tim seleksi harus diisi oleh orang yang ahli dalam manajemen kebun binatang, karena KBS juga merupakan ruang bisnis bagi pemerintah,” tambahnya.
Thony menekankan bahwa jika KBS membutuhkan orang yang super, maka dibutuhkan bukan orang sembarangan, tetapi orang yang mampu menilai kecakapan para calon.
“Dia harus bisa menilai kecakapan para calon,” tegas Thony.
Mengacu pada pengalaman sebelumnya, Thony meminta agar tidak ada kesan sekadar hanya membentuk panitia. “Jika panitianya bagus, maka akan menghasilkan seorang pemimpin yang baik.”
Intinya, lanjut Thony, pimpinan KBS ke depan harus dipegang oleh orang yang memiliki totalitas dan mengerti tentang manajemen konservasi serta mampu membuat terobosan-terobosan baru.
“Demikian juga dengan pemilihan badan pengawasnya, karena mereka bertugas melakukan pengawasan,” kata Thony.
“Bawas KBS juga harus memiliki pengetahuan tentang standar ideal sebuah kebun binatang, baik sebagai lembaga konservasi, edukasi, maupun bisnis.”
“Jika mereka tidak memahami hal ini, bagaimana mereka bisa mengawasi dengan baik? Ini bukan perkara sederhana karena juga menyangkut banyaknya nyawa satwa langka, termasuk memikirkan dampak bagi lingkungan sekitar,” ujar Thony.
“Jangan sampai hanya karena memilih orang yang salah, generasi kita berikutnya tidak bisa melihat satwa langka lagi di Surabaya,” tambahnya.
Pemerintah Kota, lanjut Thony, telah mengeluarkan biaya ratusan miliar untuk Kebun Binatang Surabaya. “Itu adalah investasi, bukan untuk siapa-siapa. Itu harus dipahami sebagai penyertaan modal. Dengan fasilitas yang besar tersebut, kami meminta Pemkot untuk tidak memilih orang yang sembarangan,” pungkas Thony, tegas.
