KPPU Dukung Pemprov kalbar Dalam Tingkatan Pengawasan Persaingan Usaha 

KPPU akan tingkatkan pengawasan untuk mendukung Pemprov Kalbar dalam menciptakan persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang lebih sehat di wilayah. KPPU akan kerja sama dengan Pemprov Kalbar dan buka kantor penghubung di
top banner

KPPU Dukung Pemprov kalbar Dalam Tingkatan Pengawasan Persaingan Usaha

Pontianak, Nawacita. KPPU akan tingkatkan pengawasan untuk mendukung Pemprov Kalbar dalam menciptakan persaingan usaha dan kemitraan UMKM yang lebih sehat di wilayah. KPPU akan kerja sama dengan Pemprov Kalbar dan buka kantor penghubung di Pontianak.

Rencana ini dibahas dalam pertemuan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dengan Penjabat Gubernur Kalbar Harisson Azroi hari ini tanggal 20 Mei 2024 di Kantor Gubernur Kalbar.

Hadir di pertemuan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, Sekretaris Jenderal KPPU Charles Panji Dewanto, dan jajaran pejabat struktural KPPU.

IPU Kalbar tahun 2023 turun menjadi 4,80 dibandingkan dengan 5,02 di tahun 2022. Penurunan signifikan terjadi pada dimensi kelembagaan, pasokan, dan regulasi. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha dan harmonisasi kebijakan Pemerintah daerah

Baca Juga : KPPU Tunjuk Mantan Menkeu dan Gubernur BI Jadi Dewan Penasihat

Terkait pengawasan atas perilaku, dalam pertemuan tersebut, KPPU juga menyampaikan hasil pemantauan inspeksi mendadak yang dilakukannya pada Minggu, 19 Mei 2024. Ditemukan bahwa sepuluh bahan pokok penting mulai dari beras, gula, daging, bawang, cabai di atas harga eceran tertinggi (HET) mencapai hingga 12%-30%.

Atas kondisi tersebut, KPPU berharap Kepala Dinas terkait dapat membuat kebijakan atas batasan agen maupun distributor sebagai upaya pengendalian inflasi di wilayah Kalbar.

Selain itu, untuk kemitraan UMKM di Kalbar, yang sebagian besar di sektor sawit dan pertambangan, KPPU menilai perlu adanya pengaturan oleh Dinas Perkebunan tentang bagaimana kemitraan pengusaha besar, pengusaha menengah dengan pengusaha kecil dan mikro.

Menindaklanjuti hal tersebut, KPPU bermaksud melakukan kerja sama formal dengan Pemprov Kalbar dan mendirikan kantor penghubung di wilayah tersebut agar pengawasan dapat ditingkatkan dan gangguan di perekonomian Kalbar dapat diminimalisir.

“Saat ini, KPPU memang belum memiliki kerja sama formal dengan Pemprov Kalbar, padahal telah secara aktif bekerja sama dengan dalam berbagai hal seperti advokasi kepada pelaku usaha, pemberian saran dan pertimbangan, serta pelaksanaan sosialisasi,” jelas Ketua KPPU.

Baca Juga : Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Impor, KPPU-Bea Cukai Tingkatkan Kolaborasi

Melalui kerja sama ini, KPPU juga mengharapkan Pemprov Kalbar dapat memperkenalkan asesmen kebijakan persaingan usaha pada regulasi yang ada maupun dalam proses penyusunan kebijakan, agar sejalan dengan persaingan usaha yang sehat.
Penjabat Gubernur Kalbar menyambut baik adanya rencana tersebut.

“Saya mendukung semua kegiatan yang dapat mendorong kemajuan investasi, termasuk yang akan dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding). Saya juga mengapresiasi ajakan KPPU dalam peningkatan sinergitas guna mendorong efektivitas perekonomian negeri,” sambut Harisson.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here