Tuesday, July 23, 2024
HomeDAERAHDana Hibah Pilkada Kabupaten Mojokerto Cair Secara Bertahap

Dana Hibah Pilkada Kabupaten Mojokerto Cair Secara Bertahap

Dana Hibah Pilkada Kabupaten Mojokerto Cair Secara Bertahap

Mojokerto, Nawacita – Pada Pilkada serentak 2024, dana hibah akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama tahun 2023 akan mencakup 40 persen dari total alokasi dan akan diberikan pada tahun ini. Sedangkan, tahap kedua akan mencakup 60 persen dari total alokasi dan dijadwalkan untuk diberikan pada tahun 2024.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto Djoko Soepangkat menjelaskan, dana hibah yang dialokasikan untuk Pilkada serentak 2024 mencapai Rp 82 miliar.

“Dari aturan Mendagri, 40 persen yang telah disebutkan akan dialokasikan dalam rencana P-APBD 2023. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Mojokerto diperkirakan akan menerima dana hibah sebesar Rp 24,8 miliar. Sementara Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 8 miliar pada tahun ini,” ungkap Djoko.

Lebih lanjut, sisanya sebesar 60 persen, yaitu sejumlah Rp 37,2 miliar, akan dialokasikan untuk KPU Kabupaten Mojokerto. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan menerima jatah sebesar Rp 12 miliar pada tahun 2024.

Baca Juga : Pemerintah Kabupaten Mojokerto Gencar Awasi Peredaran Elpiji Melon Bersubsidi

“Dari total tersebut, Rp 62 miliar akan disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, sementara sisanya, yaitu Rp 20 miliar, akan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Mojokerto,” terang Djoko, Selasa (1/8/2023).

Dana Hibah Pilkada Kabupaten Mojokerto Cair Secara Bertahap

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Nomor 24 Januari 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Disebutkan bahwa dana hibah akan dicairkan secara bertahap. Pada tahap pertama, minimal 40 persen dari nilai NPHD akan dicairkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD.

Selanjutnya, pada tahap kedua pencairan dana hibah berdasarkan Permendagri yang sama, akan dicairkan paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dilakukan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara.

Baca Juga : Tim Sepak Bola Kabupaten Mojokerto Raih Kemenangan Tipis di Malang

“Dari aturan Mendagri, 40 persen yang telah disebutkan akan dialokasikan dalam rencana P-APBD 2023. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Mojokerto diperkirakan akan menerima dana hibah sebesar Rp 24,8 miliar. Sementara Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 8 miliar pada tahun ini,” ungkap Djoko.

Lebih lanjut, sisanya sebesar 60 persen, yaitu sejumlah Rp 37.2 miliar, akan dialokasikan untuk KPU Kabupaten Mojokerto. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Mojokerto akan menerima jatah sebesar Rp 12 miliar pada tahun 2024.

Fio Atmaja

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Terbaru