Bupati Mojokerto Sampaikan 3 Pandangan Raperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Mojokerto

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/4/2024). Foto : Fio Atmaja
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/4/2024). Foto : Fio Atmaja

Bupati Mojokerto Sampaikan 3 Pandangan Raperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Mojokerto

Mojokerto, Nawacita – Bupati Mojokerto menghadiri rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan jawabannya atas pandangan umum legislatif terhadap 3 Raperda, Selasa (18/4/2023).

Tiga Raperda yang disampaikan diantaranya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan tentang Organisasi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto.

Salah satu fraksi DPRD meminta penjelasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah mengenai penjelasan terkait evaluasi peraturan perundang–undangan Pajak Daerah dan Retribusi di kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/4/2024). Foto : Fio Atmaja
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/4/2024). Foto : Fio Atmaja

“Mendagri dan gubernur nantinya akan menguji kesesuaian Ranperda dengan ketentuan kepentingan umum dan peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi, sedangkan Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, maka selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah dapat langsung ditetapkan,” ucapnya.

Ikfina menjawab terkait Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditanyakan oleh salah satu fraksi mengenai capaian kinerja secara statistik dari Perangkat Daerah sehingga bisa dilakukan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah yang kinerjanya belum maksimal.

“Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah Tahun 2022 atas tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rata-rata capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 yang terdiri dari 30 badan, dinas serta lembaga lainnya dan 18 kecamatan adalah sebesar 80,71 dengan kategori A atau Sangat Baik,” terangnya.

Evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara dalam Raperda Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Ikfina menjelaskan, sebelumnya DPRD meminta penjelasan mengenai perlunya penyusunan dokumen analisis yang menunjukkan secara normatif dan ilmiah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto telah layak berada pada klasifikasi A.

“Pada saat penyusunan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (BPBD) Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan dalam Klasifikasi A,” paparnya.

Baca Juga: Jelang Cuti Lebaran, Pemkab Mojokerto Gelar Apel Inspeksi Kendaraan Dinas

Namun, klasifikasi tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma ketentuan pasal. Dalam hal ini berarti tidak ada perubahan klasifikasi perangkat daerah. Sejak terbentuk, susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah ditetapkan dalam klasifikasi A dan masih relevan hingga saat ini.

Namun demikian, setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, terhadap materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Mojokerto perlu diubah dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan pembentukan BPBD dengan klasifikasi A.

“Pada dasarnya perubahan ketentuan dalam rancangan peraturan daerah ini untuk menyesuaikan pengaturan atau penormalan dan tidak merubah klasifikasinya karena pembentukan perangkat daerah sudah ada,” tandasnya.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here