Penetapan Biaya Haji 2023, Menag: Demokrasi Mampu Jawab Persoalan Keagamaan

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
top banner

Penetapan Biaya Haji 2023, Menag: Demokrasi Mampu Jawab Persoalan Keagamaan

Jakarta, Nawacita | Penetapan biaya haji 2023 menunjukkan instrumen demokrasi bekerja maksimal sehingga masalah biaya haji 2023 bisa mencapai titik temu hingga ditetapkan.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyinggung soal sistem demokrasi yang mampu menjawab persoalan keagamaan setelah penetapan ongkos naik haji (ONH) atau biaya haji 2023 di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

“Selama 2 minggu kita berdiskusi, itu menunjukkan instrumen demokrasi mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan,” ujar Yaqut usai Raker penetapan BPIH 2023 dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Untuk itu, kata Yaqut, tidak ada lagi alasan untuk mendesak agar sistem demokrasi diganti dengan sistem agama. Menurut dia, demokrasi adalah sistem ideal untuk menjawab persoalan masyarakat termasuk persoalan agama.

“Jadi tidak ada alasan lagi jika saat ini ada yang kemudian mendesak-desak ganti sistem demokrasi di negara ini dengan sistem agama agar persoalan-persoalan agama bisa dipecahkan. Saya kira tidak ada alasan itu lagi. Karena kita sudah membuktikan, demokrasi, sistem yang kita pakai saat ini adalah sistem yang terbaik dan mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan,” tegas Yaqut.

DPR dan Kemenag sepakati Penetapan ongkos naik haji (ONH) atau biaya haji 2023 di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta (15/2/2023).
DPR dan Kemenag sepakati Penetapan ongkos naik haji (ONH) atau biaya haji 2023 di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta (15/2/2023).

Diketahui, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) beserta pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp 49.812.711,12 atau sebesar 55,3% dari biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Bipih ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp 69,19 juta atau sebesar 70%.

“Alhamdulillah secara tegas beliau (Menag) menerima hasil kerja Panja BPIH untuk tahun 2023, tadi Ketua Panja sudah melaporkan, Bapak Menteri juga sudah menyetujui. Maka apakah kita sudah bisa ketok persetujuannya?” tanya Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi yang dijawab setuju oleh peserta rapat kerja Komisi VIII DPR dan Menag dalam rangka penetapan BPIH 2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Dari sembilan fraksi, keputusan itu disetujui delapan fraksi, sementara Fraksi PKS diketahui menolak usulan biaya tersebut.

Dalam paparan hasil rapat oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, biaya yang dibebankan meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 40.237.937 atau sebesar 44.7% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

“Jadi besarannya dibayarkan jemaah sekitar 55%, sedangkan dari nilai manfaat diambil 45 persen,” kata Marwan.

Baca Juga: Sah! DPR dan Kemenag Putuskan Biaya Haji 2023 Sebesar Rp49,8 Juta

Dia menjelaskan, sebanyak 84.609 jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran pada tahun 2020 dan 2021 namun keberangkatannya tertunda karena pandemi dan baru diberangkatkan pada 2023, tidak dibebankan biaya tambahan. Sedangkan, jemaah haji lunas tunda tahun 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp 9,4 juta dan Rp 23,5 juta.

Meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, namun Komisi VIII tetap menegaskan dan meminta pemerintah melakukan layanan terbaiknya pada jamaah.

Marwan bahkan menyampaikan beberapa usulan dari Panja untuk pemerintah terkait peningkatan pelayanan ini. Beberapa di antaranya terkait pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji.

“Melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji, menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala, mendorong jemaah haji untuk mencicil setoran lunas secara periodik hingga mendekati besaran Bipih pada tahun berjalan agar jemaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan, dan mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jemaah haji dan manasik khusus bagi jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas,” kata Marwan. brtst

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here