BPBD Jatim Petakan Wilayah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

0
139
Rekonstruksi Pasca Bencana
Kalaksa BPBD Jatim memimpin Rakor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana diperkuat dengan Revisi Kepmendagri

Surabaya | Nawacita – Untuk memetakan wilayah-wilayah di Jawa Timur yang perlu di rekonstruksi pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menggandeng BPBD dari 38 Kabupaten/kota melalui rapat Koordinasi. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Budi Santosa memimpin langsung Pembukaan Rakor Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Jatim yang digelar di Surabaya, Kamis 4/8/2022.

Peserta Rakor adalah para Kalaksa BPBD dari 38 kabupaten/kota, dan juga diikuti perwakilan BPBD Provinsi se-Indonesia di Hotel Royal Tulip Surabaya. Hadir dalam acara ini, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satriyo Nurseno.

Di kesempatan itu, Satriyo menyampaikan laporan kegiatan rakor serta sejumlah kegiatan yang sudah dan akan dilakukan BPBD Jatim. Tampak hadir juga Sekretaris BPBD Jatim Suharlina Kusuma Wardani, Kabid PK Andhika N. Sudigda, Kabid KL Sriyono dan Tenaga Ahli BPBD Jatim Suban Wahyudiono. Selain itu, hadir pula Koordinator Program SIAP SIAGA Ancilla Bere dan Perwakilan Kemendagri dan BNPB sebagai pemateri.

Baca Juga : BPBD Jatim Kawal Kesehatan Jemaah Haji Agar Bebas Covid-19

Dalam arahannya, Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa menyampaikan perlunya upaya penguatan kelembagaan bagi Bidang RR yang saat ini kegiatannya hanya berkutat pada penyusunan Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan R3P saja.

“Dengan adanya rakor ini akan terpetakan tantangan dan peluang dalam memahami, mengembangkan program, dan penguatan kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota se-Jatim, termasuk terkait regulasi dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021,” ujar Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa.

Budi menjelaskan, peta permasalahan itulah yang nantinya akan dikonsultasikan dengan narasumber dari Kemendagri dan BNPB, sehingga terbuka peluang revisi atas tupoksi bidang RR di level provinsi dan kabupaten/kota.

Rakor Penguatan kelembagaan bidang RR BPBD Jatim ini juga diikuti oleh BPBD di luar Provinsi Jawa Timur dikarenakan kesamaan kondisi dimana Kepmendagri 50 tahun 2021 membatasi ruang gerak Bidang RR dalam mempercepat pemulihan pascabencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, hasil perumusan masalah dan kesepakatan ini selanjutnya menjadi usulan yang mewakili BPBD Provinsi Jatim dan BPBD kab/kota se-Jatim kepada Kemendagri. “Tujuannya, agar memberikan kebijakan lebih luas kepada BPBD pada sisi Penanganan Pasca Bencana,” pungkasnya. bdo/*

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY