DPRD Jatim Himbau Pengusaha agar Bayar THR Sesuai Aturan

0
149
Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih

Surabaya, Nawacita | Komisi bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) DPRD Jawa Timur mengimbau kepada para pengusaha supaya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai jadwal dan tidak diangsur agar geliat dan kebangkitan ekonomi Jawa Timur semakin tumbuh.

“Kami berharap pada hari raya Idul Fitri mendatang semua pekerja mendapatkan THR. Pemerintah juga harus pro aktif memastikan perusahaan membayar THR secara penuh dan tidak telat,” kata wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih, Selasa (12/4/2022).

Menurut politikus asal Malang ini, selama 2 tahun terakhir pemerintah sudah memberikan relaksasi kepada pengusaha, berupa keringanan mengenai pemberian THR kepada pekerja atau buruh akibat dampak pandemi Covid-19.

Namun pada tahun 2022 ini pengusaha kembali harus memberikan THR sesuai ketentuan yang ada berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Pembayaran THR diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” jelas Hikmah Bafaqih.

Bukan hanya itu, mantan ketua PW Fatayat NU Jatim ini mengigatkan perusahaan bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan dan menjadi hak setiap karyawan.

“Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang atau sulit, THR pekerja wajib dibayarkan,” harap Hikmah Bafaqih.

Baca Juga: Puluhan Buruh Pabrik Rokok Temui Ketua DPRD Jatim, Tuntut Kejelasan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Anggota Komisi E lainnya, Suwandy Firdaus meminta kepada para pengusaha untuk tidak menunda pemberian THR kepada para pekerja atau buruh.

“Kami minta perusahaan perusahaan di Jawa Timur, jangan sampai menunda-nunda waktu untuk memberikan THR kepada pekerja,” harap politikus asal Mojokerto ini.

Sebagaimana imbauan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bahwa diharapkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja atau buruh maksimal H-7 lebaran. Oleh karenanya, Suwandy menekankan, untuk segera melapor jika mengalami kesulitan.

“Bila ada permasalahan terkait THR, pengusaha harus menyampaikan kepada perwakilan serikat pekerja di dalam salah satu perusahaan tersebut. Sehingga tidak timbul gejolak,” tegas politikus Partai NasDem.

Suwandy juga meminta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengawal pemberian THR ini. Bilamana terjadi ketidakmampuan pembayaran oleh perusahaan, maka pemerintah langsung dapat menyelesaikan.

“Bilamana terjadi penyimpangan atau ketidakmampuan pembayaran, Disnaker Jawa Timur dan Kabupaten Kota wajib mendampingi dan menyelesaikannya. Supaya tidak ada permasalahan menjelang H-7,” pungkasnya.

Masih di tempat yang sama, anggota Komisi E DPRD Jatim lainmya, Hartoyo meminta semua perusahaan membayar penuh dan tidak telat THR kepada para pekerja.

“Kami berharap pada hari raya Idul Fitri mendatang semua pekerja mendapatkan THR. Pemerintah juga harus pro aktif memastikan perusahaan membayar THR secara penuh dan tidak telat,” pungkas politikus asal Fraksi Partai Demokrat Jatim. sabdanews

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LEAVE A REPLY