Sidang Permohonan Judicial Review Ganja, Ini Pandangan Kemenkes

0
129

Jakarta | Nawacita – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kembali sidang judicial review UU Narkotika secara daring dan luring pada Kamis, 6/1/2022 pukul 11:00 WIB melalui channel Youtube Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, sidang telah digelar pada Desember, (10/12/2021) dengan menghadirkan 2 ahli yaitu dokter ganja dari Korea Selatan Mister Sung Seiok Kang dan ahli pharmacis janga dari Thailand Miss Pakakrong Kwankhao.

Sidang judicia review UU Narkotika itu diajukan oleh Dwi Pratiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayati yang meminta MK untuk melegalkan ganja untuk kesehatan. Dwi merupakan ibu dari anak yang menderita celebral palsy, yakni lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Sedangkan Santi dan Nafiah merupakan ibu yang anaknya mengidap epilepsy.

“Dugaan bahwa tujuan judicial review ke MK yang dijalankan bersama –sama oleh koalisi masyarakat sipil saat ini selalu dipandang buruk oleh masyarakat. Realitanya banyak sekali problem konstitusional yang harus diatasi seperti masyarakat sakit, obatnya tersedia, namun dilarang secara hukum,” jelas Ma’ruf Bajammal.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai ganja tidak diperbolehkan untuk alasan pengobatan, dikarenakan pemerintah mengikuti Single Convention pada tahun 1961 PBB. Ganja di Indonesia berbeda dengan luar negeri, padahal sudah banyak penelitian diluar sana yang membuktikan. Hal tersebut belum diketahui dengan jelas telaknya dan tidak dapat di askes oleh publik.

FDA BPOM milik Amerika Serikat dengan berbagai macam masalah, mampu membuka akses pengobatan epilepsi dengan obat berbasis ganja.

Sedangkan, pihak dari Kementerian Kesehatan RI Arianti Anaya menyatakan bahwa saat ini di Indonesia ganja tidak digunakan untuk tujuan medis karena belum ada bukti manfaat klinis. Hasil sintesis dari senyawa yang terdapat di ganja juga belum didukung oleh hasil uji pengembangan obat yang baik. Dengan demikian kalangan medis tidak menggunakan ganja dan produk turunannya pada saat ini. “Meskipun saat ini di Amerika salah satu kandungannnya yaitu CBD dapat memberikan efek anti-epilepsi dan telah disetujui oleh FDA pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nama Epidyolex. Tetapi di Indonesia terdapat drug of choice epilesi yaitu gabapentin, asam valproate, dsb,” Ujar Arianti selaku perwakilan Kemenkes.

Tanaman ganja dapat bebas dan setara dengan tumbuhan lainnya adalah wajib diperjuangkan. Namun, disaat bersamaan pasien yang membutuhkan dan keluarganya tidak bisa terus menunggu. Negara ini patut untuk segera membuka akses legal pada ganja untuk kebutuhan medis. Pada pasal 4 tentang UU Narkotika yang telah disampaikan berulang-ulang kali dari 12 tahun lalu, bahwa salah satu tujuan UU Narkotika adalah ‘Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’.  mg1/feve

LEAVE A REPLY