Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Harus di Barengi SDM yang Mumpuni

0
88

Surabaya, Nawacita – Salah satu Implikasi dari Penurunan beberapa urusan ke tingkat kecamatan dan kelurahan adalah diturunkannya beberapa SDM OPD, baik ASN maupun tenaga kontrak (OS) ke tingkat kelurahan, dengan harapan terjadinya peningkatan pelayakan publik di tingkat kelurahan.

“Permasalahan warga sebisa mungkin selesai ditingkat kelurahan dan tidak perlu lagi diangat ketingkat lebih atas. Itulah salah satu target penurunan beberapa ASN dan OS ke tingkat kelurahan”, papar *Febrina* pada Komisi A.

Arief budiarto menambahkan bahwa Pemerintah sudah dan sedang melakukan mapping (pemetaan) kebutuhan SDM di masing-masing kelurahan dan sudah didistribusikan berbasis analisa dari BKD.

Fatkur Rohman ST.MT. Anggota Komisi A menyarankan bahwa ketika ada sebuah target baru, dalam hal ini adalah Peningkatan Pelayanan Melalui Penguatan Institusi Kelurahan, pasti harus diikuti dengan beberapa perubahan yang mendukung agar target tersebut bisa tercapai.

“Program Pemkot untuk mendekatkan Layanan ke warga melalui penguatan kelurahan, kita apresiasi. Namun, saya mengingatkan 3 hal yaitu _People Development, System Development dan Support Sarana Prasarana yang memadai di tingkat kelurahan”, Jelas Fatkur mengawali paparannya.

Fatkur, yang juga wakil ketua Fraksi PKS Kota Surabaya, menjelaskan bahwa jumalh SDM di kelurahan pastinya mengalami peningkatan jumlah, misalnya 20 atau 22 personil, tentunya ini membutuhkan kapasitas kepemimpinan dari leadernya yang harus makin baik, karennya BKD dalam hal ini harus fokus _people development_ nya yaitu pada bapak dan ibu lurah, bagaimana ada kurikulum yang pas agar beliau-beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Yang Kedua, kata fatkur, harus ada _system development_ pula, artinya harus ada perubahan sistem di tingkat kelurahan agar layanan yang diberikan betul-betul prima atau _excellent service,_ warga datang terasa bahagia karena dilayani dengan baik. Penggunaan teknologi juga diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan, ini perlu betul-betul disiapkan dari pengadaan systemnya sampai bagaimana bisa terimplementasi dengan baik. Sistem yang baik disupprot dengan SDM yang baik, maka akan prima dalam pelayanannya.

“Yang terakhir, sebagaimana temuan saya di musbangkel, banyak kondisi kelurahan yang kurang memadai dan butuh support sarana prasarana, di dapil saya, misal kelurahan Gubeng, sudah saatnya perlu renovasi fisik. Bayangkan dengan tambahan SDM yang banyak. Saya berharap pak arif bisa melakukan mapping (pemetaan) mana-mana kelurahan yang perlu di tingkatkan sarana prasarannya termasuk fisik bangunannya”, tegas Fatkur.

Bu mamik, selaku sekretaris BKD mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan dari komisi A dan akan segera menindaklanjuti serta berkoordinasi dengan pimpinan.

“Kami di BKD sebenrnya sudah melakukan pemetaan dan mengatur kembali beban kerja serta merencanakan beberapa peningkatan kapasitas SDM terutama di kelurahan, terima kasih pak atas masukan-masukannya”, jawab bu mamik.

Fatkur menutup paparannya dengan mengatakan bahwa system development, people development dan support sarana-prasarana_ adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mensuksekan harapan kita semua yaitu peningkatan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Ini tersampaikan saat hearing, hari Rabu 5 Januari 2022, di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya yang dihadiri oleh Febrina Kusumawati, SSi, MM, kepala Bappeda Litbang, Bu mamik Sekretaris BKD dan Drs. Arief Boediarto, M.Si, Kabag pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Dn

LEAVE A REPLY