DPR Percepat Pembahasan Revisi UU Omnibus Law Awal 2022

0
128
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Jakarta, Nawacita – Pembahasan perubahan UU Omnibus Law pasca putusan Mahkamah Konstitusi diperkirakan sampai 2022 mendatang. Meski demikian Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan mengkaji aturan yang juga dikenal sebagai UU Cipta Kerja (Ciptaker) ini setelah MK menyatakan inkonstitusional. 

“Selama beberapa hari ke depan, Badan Kajian DPR sudah membuat kajian, dan dalam waktu dekat Pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Badan Legislasi, dan AKD terkait di DPR,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021). 

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, setelah dibahas bersama  Baleg dan AKD terkait, nantinya DPR akan mengagendakan rapat dengan pemerintah untuk membahas langkah yang akan ditempuh untuk merespons putusan MK tersebut. 

Dasco menyebutkan, hal itu perlu segera dilakukan karena masa kerja efektif DPR akan berakhir pada 15 Desember 2021 sebelum memasuki masa reses. 

“Kita akan rencanakan sesudah itu untuk mengadakan rapat kerja dengan pemerintah untuk sama-sama membahas kajian yang sudah dikaji antara DPR dan pemerintah untuk menentukan nanti langkah lebih lanjut ke depan,” ujar Dasco. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. MK meminta aturan itu diperbaiki dalam dua tahun setelah putusan dibacakan.  

UU Cipta Kerja masih berlaku sampai perbaikan sesuai tenggat waktu perbaikan. Beleid (aturan) tersebut menjadi inkonstitusional permanen bila tidak diperbaiki. 

Majelis hakim menilai pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law menimbulkan ketidakjelasan. 

Sehingga, perbaikan beleid harus menggunakan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai Pasal 44 dan 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY