Risma Dukung Fatwa MUI Haram Memberi Pengemis

0
173
Risma MEnsos RI

Jakarta, Nawacita – Menteri Sosial Tri Rismaharini mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mengeluarkan fatwa haram soal memberikan uang kepada pengemis.

Keputusan tersebut berada di dalam fatwa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik.

“Saya pikir itu bener, Di dalam agama pun kita sebaik-baiknya manusia itu kalau tangan kita di atas, bukan di bawah,” kata Risma, kepada wartawan, Hotel Kapuas Kencana, Pontianak, Kamis (4/11/2021).

Lebih lanjut, Risma menyebut, untuk mendukung pengurangan pengemis Kementerian Sosial saat ini tengah melakukan pendataan untuk selanjutnya diberdayakan.

“Kita harus bantu. Contohnya misalkan, sekarang saya lagi scanning lansia, disabilitas, mau apa, kita bantu itu tugas pemerintah. Jadi penerima bantuan itu memang mereka yang tidak mampu sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang,” jelasnya.

“Makanya ini saya senang mereka ada graduasi kemudian mereka berusaha. Yang paling penting mereka tidak hanya sekedar menerima 200 ribu atau 300 ribu, tapi mereka bisa lebih dari itu kalau usahanya berhasil,” tambah Risma.

Ia berharap dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah, mampu membantu mereka dan mengurangi populasi pengemis di Indonesia.

“T*dak bisa kalau dulu begini, sekarang begini, gak bisa. Begitu ada perubahan maka harus merubah strateginya,” imbuh Mantan Wali Kota Surabaya itu.

Untuk diketahui, MUI Sulsel mengeluarkan fatwa yang tertuang melalui Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2021. Keputusan tersebut diantaranya:

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta;

2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik;

Sedangkan bagi pengemis:

1. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja

2. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan atau tempat publik yang bisa membahayakan dirinya

3. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, MUI juga menekankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan anak telantar dan fakir miskin, sesuai dengan Undang-Undang.

Fatwa tersebut pun dikeluarkan hanya untuk bentuk pencegahan agar nantinya masalah bisa diatasi oleh pemerintah.

Tak hanya itu, MUI Sulsel juga meminta kepada lembaga pengelola zakat dan kemanusiaan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani dan memberi pembinaan kepada para pengemis.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY