PKB dan PDIP Jatim Ingatkan Bupati dan Wabup Bojonegoro Menahan Diri dan Tahu Diri

0
307

Surabaya, Nawacita – Perseteruan pribadi antara Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro hingga ke ranah hukum nampaknya menjadi perhatian serius partai pengusung pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Bumi Angling Darma. Sebab, itu bukan contoh yang baik karena pemimpin publik itu dituntut harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi mengaku sudah mengetahui ketidakharmonisan hubungan Bupati dan Wabup Bojonegoro sejak awal mereka selesai dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan pihaknya sudah berulangkali mengingatkan bahkan memanggil Wabup Budi Irawanto supaya tahu diri posisinya itu hanya sebagai seorang Wakil Bupati sehingga tidak patut jika menuntut yang berlebihan seperti layaknya seorang bupati.

“Kita harus memahami tentang posisi kita masing-masing, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh wakil-wakil kepala daerah di manapun sehingga menjadi tidak harmonis,” kata Kusnadi, Kamis (23/9/2021).

Sebagai wakil kepala daerah itu, lanjut Kusnadi ya tentunya segala sesuatunya menjadi terbatas. Jadi kewenangannya yang dia miliki tidak bisa berfungsi sebagai kepala daerah terkecuali kemudian kepala daerahnya itu sedang tugas ke luar atau berhalangan tetap dan kemudian menugaskan (mendelegasikan) kepada wakilnya.

“Kita tidak ingin mencampuri urusan kepala daerahnya karena berasal dari partai yang lain. Kita sudah berkali-kali sebenarnya menyampaikan ke Wabup Bojonegoro supaya jangan begitu sikapnya. Setelah kita nasehati meredah dan membaik tapi sekarang justru muncul lagi dan tambah memuncak,” jelas pria yang juga ketua DPRD Jatim.

Ia berharap Budi Irawanto bisa meniru Wakil Walikota Surabaya Armuji yang bisa kreatif melaksanakan tugas sebagai wakil tanpa harus mengganggu Walikota Eri Cahyadi karena koordinasinya berjalan dengan baik.

“Jangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah justru saling mengancam. Kalau diancam siapapun orangnya pasti akan berusaha mempertahankan diri. Makanya, sebagai wakil kepala daerah itu harus bisa menempatkan diri dan komunikasi yang baik dengan kepala daerah,” pintanya.

Kusnadi mengakui jika wabub Bojonegoro komunikasinya dikenal kurang bagus termasuk dengan cabang PDIP di Bojonegoro. Oleh karena itulah posisinya dilorot dari ketua DPC menjadi wakil ketua.

“Kalau mau ngundang wakil kepala daerah susahnya minta ampun dan jarang datang. Sebaliknya jika PDIP ngundang Bupati Bojonegoro justru diperhatikan dan mau datang. Khan aneh toh, yang kader PDIP itu malah sulit diajak koodinasi,” beber Kusnadi.

Ia juga menyarankan kepada Gubernur Jatim selaku pembina dan koordinator bupati/walikota di Jatim supaya berjalan sesuai normatif. “Kalau diingatkan tidak bisa ya laporkan saja ke Mendagri biar mendapat teguran,” harap Kusnadi.

Kondisi kondusif Jatim, lanjut Kusnadi harus tetap terjaga, jangan sampai ketidakharmonisan pemimpin daerah di Bojonegoro merembet ke daerah-daerah lain sehingga bisa menimbulkan gejolak di masyarakat Jatim.

Senada, sekretaris DPW PKB Jatim Hj Anik Maslachah menyatakan pihaknya telah menugaskan bendahara DPW yang juga anggota DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro-Tuban karena sangat mengetahui karakter dan kinerja kepala daerah Bojonegoro yang juga kader PKB.

‘Kita memang tidak memanggil tapi turun langsung agar tahu betul apa yang terjadi di lapangan dan mendetail sehingga solusi yang akan diambil adalah solusi yang tepat dan faktual sesuai kondidi riil,” jelas wakil ketua DPRD Jatim ini.

Disisi lain, pihaknya juga tahu betul kinerja Mbak Anna Muawanah itu cukup baik selama menjadi anggota DPR RI dua periode dari dapil Tuban-Bojonegoro. Dan orangnya cekatan dalam mengambil sikap, tindakan dan program sehingga dalam pilkada Bojonegoro lalu bisa menang.

“Kabupaten Bojonegoro PAD nya tertinggi kedua di Jatim setelah Surabaya, sehingga belanja daerah untuk pembangunan juga tinggi termasuk untuk perbaikan jalan dan jembatan sehingga Bojonegoro mendapat predikat baik untuk pembangunan infrastruktur,” dalih politikus asal Sidoarjo.

Apa yang terjadi saat ini antara bupati dan wakil bupati Bojonegoro, tentu pihaknya sangat menyayangkan karena sebenarnya apa yang tidak bisa diselesaikan asalkan mau duduk bersama karena ini kan butuh pengendalian diri dari masing-masing pemimpin.

“Dan saya yakin seyakin-yakinnya seorang Mbak Muawanah sangat bisa karena saya tahu beliau bukan politisi yang instan tapi beliau adalah politisi kawakan sehingga tindakan yang dilakukan itu adalah yang terbaik untuk masyarakat,” pungkas Anik Maslachah. (tis)

LEAVE A REPLY