Kubu AHY Sebut Bukti Milik KSP Moeldoko di PTUN Tidak Nyambung

0
586
Demokrat Kubu AHY

Jakarta, Nawacita – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyebutkan pada sidang gugatan kubu Moeldoko terhadap Menkumham Yasonna Laoly atas ditolaknya pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, bukti-bukti yang dibawa penggugat tidak cukup kuat dan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

“Saya melihat tadi persidangannya baik sekali berlangsung, majelisnya baik, penggungat, tergugat intervensi sama-sama menyampaikan pandangannya, dan bukti-buktinya. Saya yakin ini baik, oleh karena itu kita semua mengawasi persidangan ini dengan baik juga,” kata Hinca, saat diwawancarai di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021).

“Hari ini mereka menggugat ke persidangan, tadi sudah disampaikan bukti-bukti dari mereka yang menurut tim kuasa hukum buktinya sama sekali tidak ada yang relevan untuk dipertimbangkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Anggota Manjelis Tinggi Partai Demokrat itu yakin dan optimis hasil keputusan dari sidang kali ini akan sesuai dengan fakta hukum.

“Kita percaya putusan ini akan dibuat seluruhnya, sesuai dengan fakta hukum yang ada di dalam persidangan itu. Kami yakin hasilnya baik. Baik untuk apa yang diputuskan, karena ini menurut kami bukti-bukti yang diajukan tadi tak cukup, sementara dari kita tergugat intervansi dan tergugat, cukup kuat saya yakin hasilnya baik,” paparnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Heri Widodo menjelaskan dalam persidangan dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, penggugat membawa 19 dokumen yang merupakan dokumen dalam rangka kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Ia menilai, dokumen yang ditunjukan dalam sidang tidak kuat karena bukan dari Mahkamah Tinggi Partai Demokrat yang di sahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Satu hal penting yang berkaitan dengan proses pengesahan, sah tidaknya pendaftaran baik pendaftaran perubahan kepengurusan maupun perubahan Anggaran Dasar(AD) adalah surat keterangan tidak sengketa dari mahkamah partai. Mahkamah PD yg sah diakui oleh negara adalah yang terdaftar di kementerian kehakiman,” jelas Heru.

“Sementara tadi melihat bukti yang dimasukan oleh penggugat adalah keterangan dari mahkamah partai yang mereka buat sendiri yang belum terdaftar di Kemenkumham. Padahal ini syarat mendasar harus ada surat dari keterangan mahkamah partai yang sah terdaftar di Kementerian kehakiman,” tambahnya.

Selain itu, Kuasa Hukum AHY ini juga menuturkan dokumen yang diserahkan tidak ada bukti pelanggaran baik secara prosedur, pelanggaran substansi dqn pelanggaran wewenang.

“Jadi tindakan yang dilakukan oleh menteri dalam rangka menolak permohonan perubahan AD dan perubahan pengurus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena penggugat tidak bisa memenuhi persyaratan mendasar yakni surat keterangan tidak sengkata dari mahkamah partai,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY