MPR Tegaskan Wacana Amendemen Fokus Soal Pokok Haluan Negara

0
115
Djarot Saiful Hidayat

Jakarta, Nawacita – Badan Pengkajian MPR saat ini hanya fokus melakukan kajian terhadap substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua Badan Kajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat menegaskan pihaknya tidak melakukan kajian wacana presiden tiga periode.

Djarot mengatakan persoalan wacana presiden tiga periode merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu agar situasi menjadi gaduh.

“Sekarang ini, badan pengkajian tetap fokus untuk mengkaji secara mendalami tentang substansi dari PPHN,” kata Djarot dalam diskusi bertajuk ‘Urgensi PPHN Bagi Pembangunan Nasional’, di Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Djarot menjelaskan, situasu menjadi gaduh ketika Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam pidato kebangsaannya 16 Agustus lalu sempat menyinggung soal wacana amendemen terbatas UUD 1945 terutama soal PPHN. Namun, hal itu justru melebar dan digoreng oleh pihak-pihak tertentu.

“Di goreng-goreng sampai gosong, direbus, digoreng, dibolak-balik, ada yang main akrobat-akrobat begitu, ngerembet kemana-mana, sampai masa jabatan presiden bisa nggak tiga periode, sekali lagi kita tidak pernah mengkaji secara mendalam tentang keberadaan pasal-pasal di luar ini,” jelasnya.
Politikus partai PDI-P ini menyebutkan, wacana untuk dimasukannya PPHN lewat amandemen terbatas tidak datang secara tiba-tiba. Pembahasan soal haluan negara, kata Djarot, sudah dilakukan secara mendalam sejak MPR periode 2009-2014

“Karena waktu itu masih belum dirumuskan ini, rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh MPR 2014-2019 yang juga masih belum berhasil. Ada konsensus disitu tentang bentuk hukum dan substansi. Sekarang kami di badan pengkajian melakukan kajian secara mendalam,” paparnya.

Lebih lanjut, Djarot mengungkapkan pihaknya telah melakukan diskusi dengan pakar, akademisi, forum rektor, masyarakat, hingga tokoh masyarakat. Dari hasil diskusi tersebut, bahwa keberadaan haluan negara sangat mendesak.

“Kehadiran haluan negara adalah urgensi, sangat penting haluan negara. Karena haluan negara ini adalah sebagai peta jalan, mau menuju ke mana Indonesia ini, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan,” tutur Mantan Mantan wali kota Blitar itu.

“Ketika sudah tidak ada lagi haluan negara, maka yang kita alami sekarang adanya ketidakselarasan antara visi misi gubernur, bupati, wali kota, presiden, tidak ada lagi keberlanjutan antara jabatan presiden sekarang dengan presiden berikutnya,” sambungnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY