Fraksi Demokrat Tegas Tolak Wacana Amendemen UUD 1945

0
98
diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk 'Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Mencapai Cita-cita Bangsa', Senin (6/9/2021). 

Jakarta, Nawacita – Fraksi Partai Demokrat menegaskan menolak wacana amendemen UUD 1945. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyampaikan penolakan itu berdasarkan kondisi Indonesia saat ini yang masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Saya dari Fraksi Partai Demokrat,  memang posisi saya, posisi kami adalah menolak untuk melakukan amandemen, karena banyak yang harus kita lakukan,” kata Syarief, dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk ‘Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Mencapai Cita-cita Bangsa’, Senin (6/9/2021).

Ia mengungkapkan hingga saat ini MPR belum ada keputusan apapun terkait wacana amendemen UUD 1945. Sebab, menurutnya wacana amendemen UUD 1945 harus dikaji lebih mendalam lagi.

Ia menilai, banyak aspek yang berpengaruh, termasuk pergeseran sistem ketatanegaraan. Ia menyebut, kajian amendemen hanya sesuai rekomendasi pimpinan MPR periode sebelumnya bahwa yang dilakukan kajian masih terbatas.

“Yang ada adalah pimpinan MPR sesuai amanah pimpinan MPR sebelumnya melakukam kajian terkait wacana amendemen. Kami (MPR) tidak buru-buru untuk memutuskan,” ungkap Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, untuk menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) bisa melalui Undang-Undang, ataupun melalui TAP MPR.

“Menurut kami untuk melakukan GBHN atau sekarang PPHN itu cukup melalui Undang-Undang, maksimal bisa melalui TAP MPR. Jadi tidak perlu dengan melakukan perubahan amandemen, karena banyak yang harus menjadi banyak pertimbangan,” jelasnya.

Untuk diketahui, wacana amendemen terbatas UUD 1945 hanya untuk mengakomodir Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal itu bertujuan agar arah pembangunan berkelanjutan meski berganti presiden.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY