Bukan ‘Kitab Suci’, Ketua MPR RI Sebut UUD 1945 Terbuka Untuk diubah

0
123
Bambang Soesatyo Ketua MPR RI

Jakarta, Nawacita – Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) masih dianggap tabu untuk dilakukan perubahan atau penyempurnaan oleh segelintir pihak. Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menyatakan, Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 bukan kitab suci.

Sehingga penyempurnaan atau perubahan bisa dilakukan, karena konstitusi akan terus berkembang sesuai dinamika.

“UUD NRI 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya,” kata Bambang dalam pidato Hari Konstitusi dan HUT MPR RI ke-76, Rabu (18/8/2021).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menceritakan pada masa sebelum reformasi, UUD sangat dimuliakan secara berlebihan. Pemuliaan itu, terlihat dari tekad MPR untuk melaksanakannya secaramurni dan konsekuen, dan tidak berkehendak untuk melakukan perubahan.

Jika diperlukan penyempurnaan, Bamsoet menyebut harus melalui referendum. Hal itu ditegaskan oleh Ketetapan MPR RI Nomor: IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Namun, Bamsoet menuturkan, seiring dengan datangnya era reformasipada pertengahan tahun 1998, muncul arus besar aspirasi masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap UUD 45.

MPR pun segera menyikapinya dengan terlebih dulu mencabut TAP MPR RI Nomor: IV/MPR/1983 tentangReferendum melalui Ketetapan MPR RI Nomor: VIII/MPR/1998.

“Pencabutan Ketetapan MPR tersebut memuluskan jalan bagi MPR hasil pemilihan umum 1999 untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan UUD.Demikian responsifnya MPR pada masa itu dalam menyikapi arus besar aspirasi masyarakat,” papar Bamsoet.

“Responsivitas yang sama saat ini sedang ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR, yaitu kehendakmenghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN),” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY