HIPMI Minta Keseriusan Pemerintah Melindungi UKM di Masa Krisis Covid-19

0
142
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani.

Jakarta, Nawacita – Presiden Jokowi menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat berobat ke rumah sakit, walaupun secara umum, data sudah menunjukkan tren yang menurun.

Namun, dilihat dari sisi ekonomi dan pelaku usaha kecil kebijakan PPKM ini memberikan dampak yang luar biasa. Pada tahun 2021, sebelum ada kebijakan PPKM, pertumbuhan ekonomi diproyeksi kisaran 4,1%-5,1% dengan angka moderat 4,6%. Begitu PPKM darurat ditetapkan, pemerintah mengkoreksi menjadi kisaran 3,8%.

“Secara tidak langsung, pemerintah sudah melihat bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi negatif dalam ekonomi dan UKM akan terkonstraksi negatif sekitar 75 triliun,” kata Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, saat dihubungi nawacita.co, Rabu (04/08/2021).

Dalam konteks ekonomi, kata Ajib akan menimbulkan juga masalah di potensi kredit macet di perbankan. Ketika ekonomi bergerak lambat, maka kemampuan membayar debitur akan turun.

Ketika perputaran ekonomi terus tertekan, potensi kredit macet akan membuat efek domino goyahnya industri keuangan dan perbankan.

“Problem di industri keuangan, bisa membuat krisis ekonomi berkepanjangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar bantuan yang disalurkan pemerintah bagi pelaku UKM tepat sasaran. Sebab, hingga saat ini database pemerintah belum valid.

“UKM membutuhkan dukungan yang lebih komprehensif dan insentif-insentif yang tepat sasaran. Salah satu hal mendasar dalam pemberian bansos adalah database pemerintah yang belum valid dan terintegrasi, sehingga efektivitas bansos ini menjadi kurang maksimal,” papar Ajib.

Ia berharap pemerintah mampu memberikan solusi komprehensif, agar pelaku UKM dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19.

“Masyarakat dan pelaku UKM, tentunya berharap banyak pemerintah bisa memberikan solusi komprehensif sebagai konsekuensi atas kebijakan PPKM, agar terjadi sebuah jalan tengah yang win-win,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY