Subsidi Pupuk Masih Tak Efektif Hingga Saat Ini

0
119

Jakarta, CNBC Indonesia– Subsidi pupuk kerap menjadi sorotan karena dinilai tidak tepat sasaran dan juga keluhan kelangkaan. Selisih antara kebutuhan dan jumlah yang disubsidi oleh pemerintah menjadi salah penyebabnya, adapun kebutuhan petani 24 juta ton pertahun sementara subsidi hanya 9 juta ton.

Ekonom Senior Indef Didik Rachbini mengungkapkan subsidi pupuk sebenarnya bisa membantu petani dan bisa meningkatkan produktivitas. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi pupuk pun sangat besar dari tahun ke tahun, sayangnya dia menilai tidak ada hasil signifikan yang terlihat dari kebijakan ini.

“Jika dilihat di lapangan 7-8 tahun yang lalu oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, dia mengatakan subsidi (pupuk) banyak-banyak hasilnya tidak ada. Pernyataan ini diulang lagi oleh Presiden, yang mempertanyakan kemana hasil subsidi pupuk Rp 30 triliun ini,” kata Didik dalam Food and Agriculture Summit 2021, Kamis (5/8/2021).

Dia menegaskan permasalahan pada setiap subsidi yang digelontorkan pemerintah termasuk pupuk adalah pengawasan jaringan, distribusi, dan penggunaannya. Biasanya seringkali ditemukan kebocoran-kebocoran yang terjadi selama belasan tahun sehingga hasilnya tidak efektif.

“Penduduk Indonesia sangat besar dan perlu pangan, pasarnya sangat besar. Tapi pasar yang besar ini kalah dengan dengan pengembangan industri yang harus karena bersaing dengan mafia impor. Yang sangat kritis bukan hanya di pangan tetapi juga di farmasi, itu luar biasa besar. Harus ditemukan solusinya dari persoalan subsidi pupuk ini untuk merebut besar,” ujarnya.

Jika tidak ada sinkronisasi hulu dan hilir di sektor pangan menurutnya rupiah tidak bisa kuat, dan membuat industri dalam negeri pun tidak berkembang.

“Sinkronisasi hulu dan hilir ini kegagalan industri kita, agroindustri mengkontribusi kegagalan industri karena tidak siap hulu dan hilir. Ini terjadi salah satunya di kakao, dulu inputnya di sini pabriknya di Eropa, sekarang di balik pabriknya di sini tapi ternyata hulunya tidak siap,” kata Didik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan selisih antara kebutuhan dan jumlah yang disubsidi oleh pemerintah menjadi salah penyebabnya, adapun kebutuhan petani 24 juta ton pertahun sementara subsidi hanya 9 juta ton.

“Pupuk dikategorikan sebagai barang penting dan Kementerian Perdagangan berperan dalam penyalurannya dan ada landasan hukumnya. Permasalahannya kebutuhan yang diusulkan cukup besar lebih dari 23 juta ton dan ada keterbatasan pemerintah dalam alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9 juta ton,” ujar Oke.

Keterbatasan alokasi ini menjadi penyalurannya pun harus fokus, dan saat ini lebih banyak terarah untuk petani padi. Hal ini membuat sektor lainnya mengalami kekurangan, padahal kebijakan saat ini berbasis kebijakan ketahanan pangan yang diatur sumber pangan dan subsidinya.

“Masalah lainnya adalah keakuratan data yang kerap menjadi isu utama, ini perlu kita fokuskan karena dengan kebutuhan besar ini. Keakuratan data, keterbatasan pemerintah, ketepatan sasaran menjadi isu utama penyaluran pupuk ini,” katanya.

Sumber : CNBC

LEAVE A REPLY